Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina (Persero) meminta pembatasan premium dan solar subsidi dengan menggunakan kartu pintar (smart card) disiapkan secara matang, kata Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Ari H. Soemarno.Di Jakarta, Jumat, ia mengatakan bahwa jika tidak disiapkan matang, maka pihaknya khawatir akan terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya. "Kalau terjadi antrian di SPBU, nanti Pertamina juga yang disalahkan," katanya. Menurut dia, Pertamina akan menjadi tumpuan kekesalan masyarakat, jika terjadi kekacuan program, karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itulah yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) ke konsumen. Namun, Ari mengatakan, jika disiapkan secara matang dan dilakukan bersama-sama pihak terkait, maka pembatasan premium dan solar bisa dilakukan secara baik. Pemerintah berencana memulai program pembatasan premium dan solar bersubsidi dengan menggunakan "smart card" pada Mei 2008. Pada tahap awal, pembatasan akan dilakukan di wilayah Jabodetabek dan selanjutnya mencakup seluruh Jawa dan Bali hingga akhir 2008. Potensi penghematan melalui pembatasan premium dan solar bersubsidi akan mencapai Rp7 triliun hingga Rp8 triliun pada 2008. "Smart card" yang memiliki deretan kode angka (bar code) ditempelkan permanen di kaca mobil depan yang setiap kali masuk ke pom bensin akan dibaca dengan alat pemindai. Alat pemindai tersebut terhubung dengan komputer yang di dalamnya terdapat data-data kepemilikan kendaraan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kartu tersebut akan rusak apabila dipindahkan ke tempat lain, sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan. Opsi-opsi pembatasan yang masih dikaji, antara lain apakah semua kendaraan dibatasi atau terkecuali angkutan umum, apakah pembatasan hanya pada kendaraan dengan kapasitas 2.000 cc atau apakah semua kendaraan pribadi hanya boleh membeli lima liter per hari. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
