Jakarta (ANTARA News) - DPR RI tidak mempersoalkan siapa wakil pemerintah yang akan menyampaikan jawaban interpelasi kasus BLBI pada Rapat Paripurna 12 Februari 2008, karena yang lebih penting persoalan Bank Indonesia tersebut tuntas."Kita tidak persoalkan, siapa yang hadir, mau presiden, jaksa agung atau siapa saja. Yang penting persoalan tuntas dan pemerintah harus serius terhadap persoalan ini," kata penggagas hak interpelasi kasus BLBI DPR RI Ade Daud Nasution di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.Ade Daud mengemukakan, persoalan BLBI serius dan merugikan negara ratusan triliun. Persoalan juga berat karena menyangkut banyak pihak, terutama konglomerat dan pejabat-pejabat pemerintah. Namun dia mengingatkan, jika persoalan tidak tuntas, ada kemungkinan DPR melanjutkan penggunaan hak interpelasi ini menjadi hak angket (hak penyelidikan). Ketua DPR RI Agung Laksono di Press Room DPR/MPR juga mengemukakan, DPR tidak akan mempersoalkan siapa yang akan menyampaikan jawaban pemerintah. Namun hingga kini belum diperoleh informasi yang akan mewakili pemerintah, apakah Presiden akan langsung menyampaikan jawaban atau diwakilkan kepada menteri-menterinya, katanya. "Belum ada informasi siapa yang akan menyampaikan jawaban pemerintah," kata Agung yang menambahkan, Rapat Paripurna 12 Pebruari 2008 akan mendengarkan langsung jawaban pemerintah atas 10 pertanyaan yang diajukan DPR RI.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
