Dewan Pers harapkan media lakukan relaksasi politik

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers mengharapkan agar media ikut kontribusi dalam mewujudkan relaksasi politik dengan tidak menyajikan pemberitaan yang memperuncing suasana.

"Oleh karena itu dalam satu fase, media harus memberitakan dengan hati-hati dan dengan perspektif yang menyejukkan masyarakat," kata Ketua Komisi Hubungan Antar-Lembaga Dewan Pers, Agus Sudibyo dalam Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Rabu.

Dalam forum yang mengangkat tema "Pers dalam pusaran Demokrasi" itu, Agus mengatakan relaksasi politik oleh pers diperlukan untuk meredakan urat-urat politik yang tegang dan kaku setelah Pilpres 2019.

Apalagi saat ini pusat perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada proses pemilihan umum termasuk menantikan putusan sengketa pilpres yang akan diumumkan Mahkamah Konstitusi (MK), 27 Juni.

"Yang dibutuhkan adalah bagaimana pers bisa berkontribusi dengan cara memenuhi ruang publik media dengan pemberitaan yang membangkitkan harapan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Agus juga menyingung agar media arus utama untuk tidak mengikuti arus media sosial karena bisa mengandung kabar bohong dan belum terverifikasi.

Dengan demikian, masyarakat kembali mempercayakan informasinya kepada media arus utama atau media "mainstream".

Dewan Pers, lanjut dia, akan meningkatkan kegiatan literasi publik agar masyarakat dapat membedakan media yang dapat dipercaya dan abal-abal.

"Kami dorong publik bagaimana membedakan media yang benar-benar dan abal-abal. Mari baca informasi berkualitas salah satunya dari media yang terverifikasi dewan pers dan berbadan hukum," ucapnya.