DPRD Jateng kaji rencana penerbitan obligasi daerah

Semarang (ANTARA) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah akan melakukan kajian terkait dengan rencana penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah provinsi setempat senilai Rp2,7 triliun.

"Kami akan melakukan kajian mendalam dengan pemangku kepentingan terkait karena selama ini obligasi daerah belum pernah diterapkan di pemerintah daerah manapun," kata anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah Ahmad Ridwan di Semarang, Rabu.

Menurut dia, diperlukan kehati-hatian dalam melakukan kajian secara ekonomi dan kelembagaan terkait rencana penerbitan obligasi agar keputusan yang diambil berdampak positif pada Jateng.

Ia mengungkapkan selama ini baru kalangan eksekutif yang sudah memanggil para pemangku kepentingan untuk dimintai pertimbangan mengenai obligasi daerah, sedangkan legislatif belum melakukannya.

"Saat ini kami masih konsentrasi pada pembahasan APBD Perubahan 2019 dan APBD murni 2020," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi meminta Pemprov fokus mengelola dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) daripada rencana penerbitan obligasi daerah.

Ia menyebut rata-rata dana Silpa APBD Jateng dalam beberapa tahun terakhir mencapai Rp1,6 triliun.

Ahmadi mempertanyakan mengapa Pemprov Jateng tidak memanfaatkan dana Silpa tersebut untuk pembangunan.

"Silpa tahun ini Rp1,6 triliun, rata-rata dalam lima tahun terakhir angka juga segitu. Kenapa tidak uang itu saja yang dikelola. Itukan cukup besar," katanya.

Seperti diwartakan, Pemprov Jateng berencana menerbitkan obligasi daerah senilai total Rp2.836.013.705.000. Pinjaman daerah tersebut rencananya akan digunakan membiayai 7 proyek dalam tahun jamak yakni 2020 hingga 2022.

Ketujuh proyek tersebut adalah Pembangunan RSUD dengan unggulan pelayanan kanker di Magelang dengan nilai kegiatan Rp580 miliar.

RSUD tersebut akan dibangun selama 2 tahun dengan rincian anggaran Rp260 miliar pada 2020 dan Rp320 miliar pada 2021.

Pembangunan RSUD dengan unggulan pelayanan ibu dan anak di Pekalongan nilai total obligasi daerah Rp430 miliar dengan rincian Rp130 miliar (2020), dan Rp300 miliar (2021).

Selain itu, pengembangan pelayanan kanker di Rumah Sakit Kelet Donorojo dengan nilai total obligasi daerah Rp255.509.686.000. Rinciannya Rp108.508.442.000(2020), Rp66.466.934.000 (2021), dan Rp80.534.310.000 (2022).

Pengembangan RSUD Moewardi untuk pengembangan onkologi terpadu dengan nilai kegiatan Rp273.461.454.000 (2020), dan Rp468.487.565.000 sehingga nilai total Rp741.949.019.000.

Kemudian, pembangunan Sport and Youth Centre Jatidiri dengan anggaran Rp276.055.000.000 (2021), dan Rp88 miliar (2022) sehingga total senilai Rp364.055.000.000.

Pengembangan Kawasan Edupark Tlogo Tuntang Rp104 miliar (2021), dan Rp230,5 miliar (2022) sehingga total Rp334,5 miliar.

Serta peningkatan Terminal Angkutan Jalan (6 lokasi) Rp95 miliar (2020), dan Rp35 miliar (2021) sehingga total Rp130 miliar.

Jumlah obligasi daerah yang diusulkan adalah Rp866.969.896.000 di tahun 2020, Rp1.570.009.499.000 di tahun 2021, dan Rp399.034.310.000 pada tahun 2022 sehingga jumlah totalnya Rp2.836.013.705.000.