Tambang ilegal kawasan Pemprov Babel diduga dibekingi oknum

Kedatangan anggota Satpol PP membuat pelaku tambang timah ilegal lari berhamburan meninggalkan lokasi itu sehingga pakaian dan topi tersebut tidak sempat dibawa pemiliknya."

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yamoa Harefa menduga penambangan bijih timah ilegal di kawasan kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel dibekingi oknum aparat penegak hukum karena ditemukan barang bukti seragam dinas kepolisian di tambang tersebut.

"Kegiatan penertiban tambang ilegal tadi malam, kita berhasil mengamankan dua seragam, tujuh topi milik instansi penegak hukum dan tujuh unit mesin tambang ilegal yang beroperasi di belakang Kantor BLKI dan Kanwil Kementerian Agama Babel," kata Yamoa Harefa di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan dua seragam dan tujuh topi milik aparat penegak hukum ini merupakan bukti kuat, bahwa penambangan timah ilegal di kawasan aset Pemprov Kepulauan Babel disinyalir aktivitas tambang tersebut dibekingi oknum aparat.

"Kedatangan anggota Satpol PP membuat pelaku tambang timah ilegal lari berhamburan meninggalkan lokasi itu sehingga pakaian dan topi tersebut tidak sempat dibawa pemiliknya," katanya.

Menurut dia dua baju dan tujuh topi dinas hingga tujuh mesin tersebut sita sebagai barang bukti. Selain itu, pada kegiatan penertiban tersebut, anggota Satpol PP membakar tiga mesin agar mereka tidak bisa lagi melakukan penambangan di lokasi tersebut.

"Kita tidak berhasil mengamankan pelaku penambangan ilegal ini, karena mereka lari kocar kacir menyelamatkan diri dari petugas," katanya.

Ia mengatakan alat bukti seragam dan topi oknum aparat penegak hukum ini akan segera ditindaklanjuti, agar tidak ada lagi oknum-oknum yang membekingi tambang ilegal di daerah ini.

"Kami sudah belasan kali merazia dan penertiban tambang ilegal di kawasan komplek perkantoran gubernur yang tidak jauh dari Polda Kepuluan Babel tersebut, namun penambang-penambang ilegal ini tidak jera dan tetap membandel menambang di dalam aset milik pemerintah provinsi ini," katanya.