Masafumi menyampaikannya usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kedua negara terkait perpanjangan repatriasi kerangka, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa.
Jumlah 20.000 kerangka itu, kata dia, berdasarkan data Pemerintah Jepang, tetapi kepastiannya tentu bergantung pada kajian selanjutnya di lapangan.
Seiring dengan MoU itu, ia mengatakan Pemerintah Jepang segera mengirimkan tim untuk melaksanakan repatriasi itu berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah terkait.
Baca juga: Cerita Ayi Wijaya selamatkan Masjid Cimahi dari tentara Jepang
Ia berharap tim tersebut bisa dikirimkan pada tahun depan agar bisa segera melaksanakan repatriasi di dua provinsi itu, yakni Papua dan Papua Barat.
Mengenai anggaran biaya, diakui dia, akan melihat sejauh apa skala kegiatannya, tetapi yang jelas repatriasi yang sempat tertunda itu akan segera dilanjutkan.
Pemerintah Jepang, kata Masafumi, ingin secepatnya kerangka tentara-tentara mereka dikembalikan ke negaranya setelah lebih dari 70 tahun lamanya.
Baca juga: Jepang teruskan rencana perluasan peran militer di tengah protes publik
Sementara itu, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kemendikbud Fitra Arda mengaku belum bisa memastikan jumlah kerangka tentara Jepang yang ada di Papua.
"Jumlahnya kami tentu tidak bisa sebutkan. Nanti diekslavasi berapa dulu, baru kita tahu. Namun, yang terpenting kesepakatan ini harus melibatkan masyarakat setempat," katanya.
Untuk mekanisme di lapangan, kata Fitra, tim dari Indonesia dan Jepang akan menyinkronkan data titik-titik ekskavasi sebelum memulai penggalian.
Baca juga: Jepang tingkatkan pembelian peralatan militer
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
