Wabup kawal pengembangan jalan transPapua

Wamena (ANTARA) - Wakil Bupati Yalimo, Provinsi Papua, Erdy Dabi mengatakan pihaknya terus mengawal setiap proyek pembangunan jalan dan jembatan di Jalan TransPapua.

Erdy Dabi saat di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan pengawalan dilakukan agar pengusaha asli Papua juga terlibat langsung dengan pekerjaan-pekerjaan di jalan transPapua.

"Kami Pemerintah Yalimo dan umumnya wilayah Lapago sangat mengharapkan sekali untuk memperdayakan pengusaha yang ada di wilayah Lapago, delapan kabupaten, dalam hal ini untuk pengusaha daerah," katanya.

Wabup memastikan terus mendorong pengusaha asli Papua di sana untuk tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri.

"Sebagai Wakil Bupati Yalimo, mengajak pengusaha jangan berdiam diri, mari kita berdiri, membangun daerah kami masing-masing," katanya.

Anak mantan Bupati Yalimo itu mengatakan pengusaha asli Papua di Yalimo bisa dipercayakan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti pembangunan jembatan.

Dari pemantauan ke lapangan, Wabup mengatakan ada sejumlah pekerjaan besar yang dikerjakan tanpa proses lelang sehingga segera dilakukan tindaklanjut ke pihak terkait.

Ia mengatakan salah satunya adalah pembangunan jembatan di kilometer 55 jalan transPapua Jayawijaya-Yalimo.

Menurut dia, dalam waktu dekat akan berkunjung ke Balai Jalan di Wamena untuk memastikan pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari APBN, melalui proses pelelangan baru dikerjakan.

"Jangan belum dilelang sudah dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan tanpa dilelang itu dasar hukumnya apa. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang bertanggungjawab. Jangan mengecewakan anak daerah, mereka punya hak yang sama," katanya.

Erdy mengaku telah menghentikan sementara pembangunan jembatan yang berada di kilometer 55 karena belum melalui proses lelang namun sudah dikerjakan.

Anggota Lemhannas RI, Onesimus Heluka mengatakan sudah mendatangi pihak Balai Jalan di Wamena guna memantau tindaklanjut Balai Jalan di Wamena atas Perpres tentang keberpihakan kepada pengusaha asli Papua.

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo serta Ketua Hipmi Pusat Bahlil Lahadalia sudah berkomitmen untuk memberdayakan pengusaha Papua melalui keberpihakan menangani atau terlibat pekerjaan.

"Kami dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) memohon kepada Balai Besar Jayawijaya untuk kerjasama yang baik, libatkan semua pengusaha, jangan buat aturan di atas aturan, kemudian kalau belum dilelang jangan dikerjakan dahulu," katanya.

Anggota Hipmi itu juga memastikan sangat mendukung jika ada pengusaha yang menang tender pekerjaan maka dia yang berhak mengerjakan proyek.

"Oleh sebab itu kami kawal agar harus lelang dahulu, termasuk libatkan pengusaha asli Papua. Itulah kerinduan saya untuk bagaimana kita bisa membangun Papua lebih baik, sesuai visi misi Gubernur Papua bangkit, mandiri dan kelanjutan," katanya.