Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menargetkan memulai program pembatasan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar pada Mei 2008. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Adi Subagyo di Jakarta, Rabu mengatakan, pada tahap awal, pembatasan akan dilakukan di wilayah Jabodetabek dan selanjutnya mencakup seluruh Jawa dan Bali hingga akhir 2008. "Potensi penghematan melalui pembatasan premium dan solar bersubsidi akan mencapai Rp7-8 triliun di tahun 2008," katanya. Menurut dia, dari rencana penghematan BBM bersubsidi sebesar Rp10 triliun, sebanyak Rp7-8 triliun di antaranya premium dan solar, sedang Rp2-3 triliun sisanya minyak tanah. Program penghematan minyak tanah melalui pemakaian kartu kendali direncanakan dimulai April 2008 di Jawa-Bali. Adi mengatakan, mekanisme pembatasan premium dan solar akan dilakukan melalui penggunaan kartu pintar (smart card) yang memiliki deretan kode angka (bar code). Kartu tersebut akan ditempelkan di kaca mobil depan yang setiap kali masuk ke pom bensin akan dibaca dengan alat pemindai. "Alat pemindai tersebut terhubung dengan komputer yang di dalamnya terdapat data-data kepemilikan kendaraan," katanya. Kartu tersebut akan rusak apabila dipindahkan ke tempat lain, sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan. Adi mengatakan, saat ini, pihaknya masih terus melakukan kajian mekanisme pembatasan premium dan solar tersebut. "Kami lakukan kajian pembatasan yang tidak merugikan kepentingan masyarakat," katanya. Opsi-opsi yang bisa dilakukan antara lain apakah semua kendaraan dibatasi atau terkecuali angkutan umum, apakah pembatasan hanya di kendaraan dengan kapasitas 2.000 cc atau apakah semua kendaraan pribadi hanya boleh membeli lima liter per hari. Menyangkut penghematan minyak tanah, Adi mengatakan, pemakaian kartu kendali tidak dilakukan di wilayah terkonversi minyak tanah ke elpiji. "Pemakaian kartu kendali hanya merupakan program sementara, sampai semua wilayah terkonversi ke elpiji," katanya. Menurut dia. potensi penghematan minyak bersubsidi Rp2-3 triliun sudah termasuk program konversi minyak tanah ke elpiji. Anggota Komite lainnya, Ibrahim Hasyim juga mengatakan, pihaknya masih terus melakukan kajian penggunaan "smart card." "Berapa besar penghematan tergantung berapa alokasi premium atau solar per kendaraan," ujarnya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008