Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program buku murah untuk mengatasi persoalan ketersediaan buku dari sisi jumlah dan harga. "Kita akan mengembangkan kebijakan untuk membuat buku menjadi mudah didapat dan murah, dengan jalan membeli hak copy, lalu diberi kesempatan untuk memproduksi masing-masing," kata Presiden Yudhoyono, dalam jumpa pers usai memimpin rapat evaluasi Program Pendidikan Nasional di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu. Menurut Presiden, program ini dapat menghilangkan monopoli penerbitan buku pelajaran, dan diharapkan bisa menurunkan harga buku menjadi sepertiga dari harga saat ini. "Saya minta Mendiknas (Bambang Sudibyo, red) dan jajarannya serta pimpinan daerah mempercepat implementasi program buku murah ini agar mengurangi komponen biaya yang dikeluarkan untuk sekolah," katanya. Kepala Negara melanjutkan, pada 2008 ditargetkan 250 judul buku bisa dimasukkan dalam program buku murah tersebut, dan jumlahnya ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam rapat yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Presiden Yudhoyono mengemukakan tekad pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air dengan biaya murah dan merata. Beberapa langkah menuju sasaran tersebut, lanjut Presiden, telah dilakukan seperti bantuan biaya pendidikan yang pada 2007 mencapai Rp11,5 triliun, masing-masing untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan khusus murid dan bantuan pengadaan buku.Bebaskan Selain itu, pemerintah juga telah membebaskan biaya sekolah bagi 70,3 persen siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak mampu. "Skim bantuan ini akan terus ditingkatkan agar akses pendidikan bisa dicapai dan menghilangkan hambatan untuk belajar di sekolah," katanya. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas, kemampuan guru dan dosen, pemerintah telah memberikan program pendidikan kesetaraan bagi guru untuk jenjang strata 1 (S1) atau program diploma (D4) sebanyak 81.800 orang dan jenjang S2-S3 sebanyak 8.450 orang. Sementara itu, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi gedung-gedung sekolah dari tahun 2005-2007 telah dibangun 5.419 sekolah baru 4.428 perpustakaan, dan 8.581 laboratorium dengan total biaya Rp7,14 triliun. "Diharapkan fasilitas pendidikan yang lebih memadai mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air," katanya. Presiden juga menegaskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka pemerintah tidak akan mengkompromikan soal mutu, karena bisa berdampak pada daya saing lulusan sekolah di Indonesia. (*)
Copyright © ANTARA 2008
