Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Partai Golkar di MPR RI yang juga anggota Komisi I DPR RI, Hajriyanto Y Thohari, menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia menghilangkan kebiasaan impor Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) bagi TNI."Usulan mengandangkan Alutsista TNI itu jangan lalu ditanggapi dengan menaikkan impor. Pilihan terbaik adalah gunakan Alutsista produksi dalam negeri," tandasnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.Ia menegaskan hal itu merespons pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengusulkan Alutsista berusia lanjut harus dikandangkan demi keamanan dan keselamatan. Presiden RI mengungkapkan itu, menanggapi kecelakaan yang dialami sejumlah kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena masih menggunakan Alutsista tua, terakhir menimpa pasukan Marinir TNI AL di Jawa Timur. Untuk upaya ke depan, Presiden Yudhoyono menambahkan, perlu pengadaan (Alutsista) dengan misalnya harus mengutamakan (produk industri) dalam negeri, atau dari negara yang tidak memberi syarat ketat. Pasukan "Karpet Ajaib"? Tentang usulan Presiden Yudhoyono untuk "mengandangkan" Alutsista tua demi keamanan pasukan TNI, Hajriyanto Thohari yang diangkat oleh Kaukus Parlemen Muda (KPM) sebagai Menteri Pertahanan pada "Kabinet Bayangan", mengatakan sikap itu cukup simpatik. "Iya, Presiden Yudhoyono benar! Alutsista yang sudah tua itu memang harus dikandangkan, karena sudah tidak layak guna dan beresiko tinggi bagi keamanan. Cuma pertanyaannya adalah, TNI terus pakai apa tanpa Alutsista," katanya. Hajriyanto Thohari juga mempertanyakan, apakah jika terjadi pergeseran pasukan karena kejadian tertentu, lalu pasukan-pasukan TNI itu pakai alat dari langit? "Atau, apa harus pakai 'karpet ajaib'?. Ini patut dipertanyakan, pasalnya, sebagian besar Alutsista TNI sudah lanjut usia. Sudah nenek-nenek. Makanya, harus diganti. Dan pilihan terbaik, sudah saya tegaskan tadi, adalah, gunakan Alutsista produksi dalam negeri," ujarnya bersemangat. Kecenderungan Impor Hajriyanto Thohari mengingatkan pemerintah agar harus mulai sadar karena industri pertahanan dalam negeri sudah sangat mampu membuat Alutsista TNI. "Selama ini pemerintah maunya impor saja. Ini sangat mengherankan. Bagaimana mungkin industri pertahanan dalam negeri berkembang dan maju kalau Pemerintah RI sendiri enggan memakainya," tanyanya lagi. Bagi Hajriyanto Thohari dkk dari Fraksi Partai Golkar dan rekan-rekan fraksi lainnya di Komisi I DPR RI, Pemerintah harus memerioritaskan industri pertahanan strategis dalam negeri dan `fair` dalam memosisikannya. "Jangan menggunakan kriteria yang sama dalam menilai `profit` antara industri pertahanan dan BUMN biasa. Sebab, profit bagi industri pertahanan memiliki pengertian yang luas dan makro, bukan profit finansial," katanya. Pihaknya menyadari, kemungkinan industri pertahanan secara finasial tidak profit, tetapi dalam perspektif kemandirian, kehormatan dan rahasia negara, itu bernilai penting untuk dijaga. "Kecenderungan Departemen Pertahanan (Dephan) RI dan Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang suka impor Alutsista arus dihentikan. Bukan hanya mahal, tetapi juga tidak mendidik kemajuan bangsa," kata Menteri Pertahanan Kabinet Bayangan, Hajriyanto Thohari.(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
