Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendesain ulang sejumlah proyek reklamasi pantai di kawasan ibukota untuk menyelaraskan kenaikan permukaan air laut dengan kondisi lingkungan. Upaya mendesain ulang untuk mencegah banjir itu, akan dilakukan setelah kajian akademik selesai, kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Selasa, usai rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri terkait. "Semua perizinan penggunaan lahan dikeluarkan berdasarkan tata kota yang ada, selain itu juga disertai dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL), tanpa itu tidak ada izin yang dikeluarkan," ujar Fauzi. Ia menambahkan reklamasi pantai yang saat ini sudah dilakukan akan didesain ulang dengan menggunakan kajian akademik yang termasuk memperhitungkan kenaikan permukaan air laut. "Kajian sudah mulai pada 2007 dan akan kita lanjutkan pada 2008," ujarnya. Sebelumnya, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengharapkan pendekatan lingkungan masuk ke dalam peraturan presiden tentang penataan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) yang saat ini dalam pembahasan. "Saat ini proses pembahasan Perpres tentang Jabodetabekjur tengah berlangsung. Itu hanya terkait ruang, kita ingin mencoba memberi masukan agar pendekatan lingkungan juga masuk ke dalamnya," kata Kepala BPLHD DKI Jakarta Budirama Natakusumah. Ia menjelaskan selama ini pelaksanaan analisis dampak lingkungan (Amdal) dalam setiap program pembangunan masih berdiri sendiri belum ada sistem yang dapat mendorong integrasi pengelolaan lingkungan. "Pembuatan Amdal selama ini memang masih parsial, dari Kementerian lingkungan hidup ada sebuah sistem yang dikenal dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS)," katanya. Budirama menjelaskan dengan sistem KHLS yang terdiri atas koordinasi kebijakan, program dan rencana tersebut, maka pengelolaan lingkungan hidup akan dapat terlaksana secara terintegrasi dari semua wilayah yang dipegang oleh sejumlah pemegang kebijakan. "Kita akan mulai sistem itu di Jakarta dengan daerah sekitar, diharapkan ini bisa menjadi proyek percontohan. Rencana dari daerah-daerah yang termasuk dalam KLHS harus tercantum dalam masing-masing rencana pembangunan," ujarnya. Ditambahkannya, kunjungan Gubernur DKI ke sejumlah wilayah di sekitar Jakarta sejak dua bulan terakhir ini merupakan salah satu upaya untuk mengajak daerah bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan secara terintegrasi dan menguntungkan semua pihak. Wilayah hulu, tengah, hilir di sepanjang Jabodetabekjur merupakan wilayah yang sangat kompleks, terdapat tiga pemerintahan provinsi, 13 pemerintahan kabupaten/kota dan satu pemerintahan pusat. Di wilayah itu mengalir dua sungai utama yaitu Ciliwung dan Cisedane dengan 14 sungai kecil. Penduduk di wilayah itu mencapai 11 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk di wilayah itu mencapai 3.425 per kilometer persegi dan untuk Jakarta 11.295 kilometer persegi.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008