Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan siapa pun mengeritik dan memberi masukan terhadap kinerja pemerintahannya, jika didasarkan pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. "Saya selalu menyambut baik terhadap kritik ataupun masukan, rekomendasi dari mana pun datangnya, dan pasti ada gunanya, dengan harapan semua berangkat dari fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Presiden Yudhoyono saat membuka Rapat Teknis Nasional Badan Pusat Statistik (BPS), di Istana Negara, Jakarta, Selasa. Presiden mempersilakan para tokoh politik, anggota parlemen, serta anggota LSM untuk dapat menggunakan data yang dikeluarkan BPS untuk mengkontrol atau mengkritik pemerintah. Menurut Presiden, data yang dihasilkan BPS sangat penting untuk mengukur dan mengevaluasi program pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. "Data BPS harus benar-benar akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menggunakan metodologi yang kredibel. Kalau data itu lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, itu sudah separuh dari kebijakan dan rencana yang kita kembangkan," katanya. Menurut Presiden, dirinya sangat mempercayai hasil survei dan sensus yang dilakukan BPS, baik itu menunjukkan hasil yang baik ataupun yang buruk. "Jangan buruk muka cermin dibelah. Semua hasil BPS harus diterima secara wajar, yang penting kalau hasilnya baik kebijakan harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kalau buruk kebijakan harus kita perbaiki," katanya. Rapat Teknis Nasional (Rateknas) 2008 Badan Pusat Statistik (BPS) yang digelar mulai Senin (4/2) hingga - 7 Februari 2008 itu dihadiri 325 orang, terdiri dari pejabat eselon 1, 2, 3 BPS seluruh Indonesia dengan tema Meningkatkan Integritas BPS Menyajikan Data Statistik Berkualitas. Dalam kesempatan itu, Kepala BPS, Rusman Heriawan mengatakan Rateknas akan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2007 sekaligus mengkoordinasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2008. BPS pada tahun ini merencanakan kegiatan seperti pendataan potensi desa, survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada Maret mendatang dan survei ketenagakerjaan (Sakernas) pada Februari ini dan survei biaya hidup. (*)

Copyright © ANTARA 2008