Jakarta (ANTARA News) - Pengamat intelijen Suripto menilai Badan Intelijen Negara (BIN) pada saat ini tidak lagi merekrut pejabat, baik di pemerintahan maupun BUMN, sebagai agen-agennya seiring dengan adanya keterbukaan informasi. "Saya kira BIN sekarang sudah mereformasi kinerjanya dengan menggunakan cara-cara yang lebih cerdas dan modern sesuai situasi saat ini," kata Suripto di Jakarta, Senin. Menurut anggota DPR dari FPKS itu, perekrutan pejabat menjadi agen BIN seperti pada masa lalu sudah tidak diperlukan lagi dengan adanya keterbukaan informasi. Dugaan pejabat negara direkrut BIN sebelumnya diungkapkan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli saat ia memberikan kesaksiannya di PN Jakarta Pusat, 18 Januari lalu dalam perkara kematian Munir dengan terdakwa Indra Setiawan dan Rohainil Aini. Rizal dalam kesaksiannya menyatakan bahwa lembaga intelijen berupaya merekrut para menteri dan pejabat negara untuk menjadi agen intelijen negara. Rizal juga mengungkapkan bahwa saat dia masih menjabat menteri, salah satu anak buahnya pernah mengaku menjadi anggota BIN. Rizal bahkan mengaku pernah ditawari menjadi agen BIN selepas menjadi menteri tahun 2001. Kepala BIN saat itu, tutur Rizal yang sebelumnya dikenal sebagai pengamat ekonomi, menawarkannya posisi penasehat ekonomi BIN. Suripto menilai, BIN pada masa lalu mungkin menggunakan pejabat negara mulai dari menteri, dirjen dan pejabat lainnya untuk menjadi agen. Namun saat ini cara tersebut tidak diperlukan lagi. "Sekarang cara itu tak perlu lagi seiring dengan keterbukaan informasi dan BIN sudah menggunakan cara-cara canggih seperti riset yang akurat dan penggunaan teknologi tinggi," kata Suripto. Suripto juga menampik kemungkinan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi agen BIN apalagi agen asing seperti agen intelejen Amerika Serikat (CIA). Sebelumnya pengamat intelijen AC Manulang menengarai sejumlah menteri KIB justru telah menjadi agen CIA. Manulang merujuk kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu yang tidak pro rakyat melainkan pro kepentingan asing dan mendukung program neoliberalisme negara-negara barat. Ia juga menyatakan sudah menjadi kewajiban BIN untuk merekrut sebanyak-banyaknya pejabat dan menteri menjadi agen rahasianya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
