Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menetapkan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI akan dialihkan dari skema kredit ekspor (KE) ke pinjaman dalam negeri menggunakan mata uang rupiah murni. "Dalam rapat terbatas ini saya berikan arahan untuk melanjutkan pemberdayaan produksi dalam negeri dalam pengadaan alutsista TNI, sekaligus mengalihkan skema KE kepada komponen pinjaman dalam negeri atau rupiah murni," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai memimpin Rapat Terbatas di Departemen Pertahanan, Jakarta, Senin. Ia mengatakan dengan pengalihan KE menjadi rupiah murni maka akan tercapai efisiensi dan kecepatan dalam pembiayaan pengadaan alutsista TNI. "Selama ini KE menjadi sandaran untuk pembiayaan pengadaan alutsista TNI yang memerlukan waktu cukup lama sehingga mempengaruhi kecepatan pembiayaan pengadaan alutsista," ujarnya. Presiden menambahkan pengalihan KE menjadi pinjaman dalam negeri tentu memerlukan pengaturan khusus yang akan dimatangkan kembali oleh tim agar pembiayaan pengadaan alutsista TNI bisa dimasukkan ke dalam skema pembiayaan dalam negeri. Terkait itu, katanya, sejumlah BUMN industri strategis seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi yang positif dengan TNI sebagai pengguna. "Dari hasil presentasi Dirut Pindad, PT PAL, dan PT DI, mereka telah menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dan bersinergi selaku produsen dengan TNI sebagai pengguna," katanya. Jadi, tambah Yudhoyono, dengan pengalihan skema pembiayaan tersebut kebutuhan TNI dapat dipenuhi dan industri pertahanan nasional dapat terus berkembang layaknya sebuah perusahaan yang memerlukan pendapatan yang makin baik. Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya bersama instansi terkait akan segera menginventarisir dan mengkaji sejumlah pengadaan alutsista TNI yang akan dialihkan dari KE menjadi pembiayaan dalam negeri. "Kita akan teliti lagi dan kaji kembali pengalihan skema pembiayaan dari KE ke rupiah murni," katanya. Tentang kapan kajian akan dilakukan, ia mengatakan "Kita akan lakukan sesegera mungkin sesuai arahan Bapak Presiden," ujarnya. Hadir dalam Rapat Terbatas tersebut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, Kepala Staf TNI AL Laksamana Sumarjono, Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya Soebandrio, dan Kapolri Jendral Sutanto. Hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Bappenas Paskah Suzetta, Menristek Kusmayanto Kardiman, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menkominfo M Nuh, Menkopolkam Widodo AS, dan Kepala BIN Syamsir Siregar.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
