Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah yang diwakili sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu bersama dengan Bank Indonesia sepakat membentuk Bank Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk memperluas akses permodalan pelaku UMK hingga daerah terpencil. "Kementerian Negara Koperasi dan UKM sudah mengkaji pembentukan bank UMK didampingi Pusat Pengkajian Kebank-Sentralan BI. Kini masih terus dibahas soal regulasinya," kata Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, di Jakarta, Senin, dalam rapat koordinasi antara pemerintah dan BI di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Kelautan dan Perikanan Fredy Numberi, dan perwakilan Menteri Perindustrian, serta Direktur BPR dan UKM BI, Ratna E. Amiaty. Pembentukan bank UMK didasarkan untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada pelaku UMK yang tersebar dan terutama berada di kawasan terpencil. BI sendiri mengaku tidak akan menghalangi pembentukan bank UMK apalagi risiko-risiko perbankan akan sepenuhnya ditanggung pemerintah, namun perlu diperhatikan regulasi, permodalan, dan pengawasannya. "Pembentukan bank sendiri diperlukan modal awal setor sebesar Rp3 triliun tetapi tidak harus dibayar langsung," kata Ratna. Menkop berpendapat dari segi modal tidak ada permasalahan karena saat ini Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang disiapkan sebagai cikap bakal bank UMK telah memiliki dana tersedia sebesar Rp403 miliar. "Jadi nanti kita harapkan ada share dari departemen lain sehingga angka Rp3 triliun itu akan segera dicapai. Kita targetkan pada tahun pertama Rp1,5 triliun sudah terkumpul," katanya. Bank UMK itu nantinya akan khusus melayani pelaku UMK yang selama ini tidak bisa mengakses perbankan, dioperasikan tanpa agunan dengan bunga yang terjangkau. Soal payung hukum, Menkop berpendapat, kalau memang bank UMK bermanfaat bagi masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja maka peraturan akan dirancang sekondusif mungkin bagi terealisasinya bank tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Fredy Numberi mengatakan, pihaknya berencana membagikan share modal awal untuk bank UMK sebesar Rp500 miliar. "Dana yang ada di kami yang bisa dishare kira-kira Rp500 miliar, dana itu bisa dishare untuk itu mengingat selama ini dialokasikan untuk penguatan modal ekonomi rakyat pesisir," katanya. Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana pembentukan bank UMK mengingat selama ini usaha mikro terutama di bidang pertanian banyak yang belum tersentuh perbankan. "Bank ini memang sangat diperlukan dan perlu terus dikaji agar bisa direalisasikan. Pertama dari sisi peraturan dan kedua dari sisi permodalan. Saran saya mulailah menumbuhkan lembaga keuangan mikro di setiap desa atau setiap sentra kegiatan bisnis," katanya. Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, masih perlu kajian yang mendalam untuk merealisasikan bank UMK termasuk dalam hal peraturan dan payung hukum. "Masalahnya selama ini adalah kesulitan nelayan dan petani karena tidak terjangkau perbankan sebab mereka dinilai risikonya tinggi, ini bagaimana kita mengatasinya apakah perlu bank khusus lalu nanti regulasinya bagaimana. Ini masih perlu dikaji," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008