Pemerintah diharapkan tidak reaktif hadapi soal perdagangan-investasi

Ke depan, Pemerintah Indonesia harus menata kebijakan perdagangan secara struktural, dan bukan sekedar strategi reaktif yang jangka pendek

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diharapkan tidak selalu bersikap reaktif dalam menghadapi persoalan defisit neraca perdagangan atau berbagai permasalahan yang terkait dengan investasi, kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti.

"Ke depan, Pemerintah Indonesia harus menata kebijakan perdagangan secara struktural, dan bukan sekedar strategi reaktif yang jangka pendek," kata Rachmi Hertanti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Rachmi, permasalahan struktural adalah faktor yang mengakibatkan munculnya defisit neraca perdagangan Indonesia.

Hal tersebut, lanjutnya, juga akan mempengaruhi fondasi perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa ancaman perang dagang AS-China juga berpotensi memperburuk kinerja perdagangan.

Untuk itu, ujar dia, perlu strategi tepat untuk memperbaiki struktur kebijakan perdagangan Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing.

"Meningkatkan ekspor tetapi hanya dengan bermodalkan komoditas yang bernilai tambah rendah akan sulit memanfaatkan potensi pasar yang ada. Lagi pun, membuka akses pasar dalam kerja sama FTA dengan menetapkan tarif nol persen hampir di 100 persen pos tarif juga membuka potensi ancaman peningkatan nilai impornya. Diperlukan juga skema antisipasinya," kata Rachmi.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2019 sebesar 5,5-6,6 persen. Bahkan Menteri Perdagangan menargetkan peningkatan ekspor non-migas Indonesia bisa mencapai 7,5 persen.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate menyatakan bahwa pemerintah perlu membuat berbagai langkah kebijakan dalam melakukan relaksasi fiskal guna mendorong penguatan aktivitas ekspor nasional.

"Di samping inovasi dan penguatan SDM, tolong lakukan juga relaksasi fiskal. Sebab, kami ingin mendorong agar kegiatan ekspor dan subsitusi impor kita bisa menguat," kata Johnny G Plate.

Untuk itu, ujar dia, diusulkan agar tema besar dalam APBN 2020 ditambahkan kata-kata "relaksasi fiskal" guna memperkuat fokus dan gagasan agar produk ekspor Indonesia memiliki tingkat daya saing yang kuat di tataran mancanegara.

Ke depannya, Johny yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR itu juga ingin fokus kepada pendalaman Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2020.

Dengan demikian, lanjutnya, maka juga akan menghasilkan RAPBN 2020 yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi tidak menentunya kondisi global, seperti perang dagang AS-China.