Jakarta (ANTARA News) - Tata ruang Jakarta sudah tidak terselamatkan, sehingga apapun upaya yang dilakukan untuk mengendalikan banjir tidak ada artinya, kecuali mengembalikannya seperti semula dengan biaya sangat mahal. "Satu-satunya jalan keluar agar hubungan Indonesia dengan dunia internasional tetap terjalin dengan memindahkan ibukota," kata Ketua Umum Lembaga Konsumen Jasa Konstruksi, Bambang Pranoto, di Jakarta, Senin. Saat hujan baru berlangsung satu setengah hari, ibukota sudah lumpuh, bandara ditutup, akses jalan tol menuju bandara putus. Padahal kawasan-kawasan ini merupakan obyek vital yang harus dijaga kelangsungannya, katanya. Volume banjir yang terjadi di Jakarta tidak akan teratasi dengan teknologi kostruksi apapun akibat penyimpangan tata ruang yang sudah parah sehingga sulit diperbaiki. "Tahun 2003 saya pernah hitung mencapai 23 juta meter kubik. Alokasi anggaran untuk mengatasi sudah tidak mungkin, apalagi mental pejabat yang betanggungjawab soal izin masih rendah alias korup," kata Bambang. "Saran saya satu-satunya cara ibukota pindah ke Kallimantan Tengah sesuai ide Bung Karno pada 1953. Namun dalam perkembangan tata ruangnya tetap harus dikendalikan," ujarnya. Penyimpangan itu berbentuk perubahan tata guna lahan, dilanggarnya ketentuan lingkup bangunan (building coverage) sehingga menghilangkan daya serap tanah terhadap air muka (hujan). Kemudian muncul juga disorientasi tata ruang ego wilayah (yang meakibatkan 'banjir kiriman'), yang sulit diperhitungkan. Mengingat penyimpangan dan dampaknya bersifat akumulatif. Di Jakarta dua per tiga luasan sudah menjadi obyek banjir, sementara laju pembangunan prasarana banjir sama sekali tak seimbang dengan usaha menghindari dan menanggulanginya "Jakarta akan tenggelam itu bisa dihitung kapan terjadi," kata Bambang. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008
