Yogyakarta (ANTARA News) - Pakar pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Dr Mochammad Maksum menilai rencana pemerintah menambah kewenangan Perum Bulog mengelola persediaan dan distribusi kedelai tidak akan banyak membantu menyelesaikan permasalahan harga kedelai di pasaran dalam negeri. "Permasalahan harga kedelai di pasaran dalam negeri saat ini karena dampak dari harga di pasaran internasional, sehingga penambahan kewenangan kepada Bulog tidak akan membantu menyelesaikan permasalahan," katanya di Yogyakarta, Minggu. Menurut dia, Bulog hanya dapat menampung dan menyimpan hasil pertanian, dalam hal ini kacang kedelai pada saat panen melimpah dan mendistribusikannya saat hasil panen turun. "Namun, menjadi masalah saat ini adalah produksi kedelai dalam negeri sendiri sangat jauh dari angka ideal kebutuhan nasional. Dari 1.900 ribu ton kebutuhan kedelai dalam negeri ternyata hanya mampu di pasok dari produksi kedelai lokal sekitar 620 ribu ton saja," katanya. Ia mengatakan, selisih yang cukup besar ini maka mau tidak mau harus dilakukan impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, sehingga peran Bulog tidak akan terlalu signifikan untuk menekan harga kedelai di pasaran dalam negeri. "Padahal jika impor, harga di pasaran dalam negeri juga akan tergantung dengan perkembangan harga di pasaran internasional, sehingga Bulog tidak akan mampu mengatasi permasalahan," kataya. Menurut dia, Bulog baru dapat berperan jika produksi dalam negeri berlebihan, sehingga dapat menampung, menyimpan dan mendistribusikannya sesuai dengan kebutuhan pada waktu tertentu. "Jika produksi dalam negeri saja sangat kurang, lalu apa yang dapat dilakukan Bulog. Merekapun juga akan melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mereka tidak akan dapat melakukan penyesuaian harga," katanya. Ia menambahkan, impor memang perlu tetapi yang terpenting adalah upaya meningkatkan produksi dalam negeri, sehingga jumlah impor tidak terlalu tinggi dan lebih mudah untuk menormalisasi harga. Saat ini yang terpenting adalah reorientasi bagaimana memperbaiki produksi dan pengembangan tanaman pangan dalam negeri, sehingga bisa mengurangi impor. "Berbagai kebijakan seperti pengurangan pajak impor maupun bea masuk tidak akan menyelesaikan masalah karena sifatnya hanya sementara, sebab harga barang impor tetap tergantung pasar internasional," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
