BaliFokus: ASEAN harus sepakat tolak impor sampah

Jakarta (ANTARA) - Negara-negara di kawasan ASEAN harus menyepakati untuk menolak impor sampah dari negara-negara maju, kata Researcher-toxic Program Officer BaliFokus/Nexus3 Sonia Buftheim.

"Perlu ada ketegasan. Malaysia sudah menolak, kemudian Filipina juga. Negara berkembang harusnya dibantu kelola sampah, bukan malah dibebani dengan tambahan sampah," katanya di Jakarta, Jumat malam.

Menurut dia, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34, yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 22-23 Juni mendatang menjadi momentum strategis untuk menentukan ketegasan sikap.

Ia mengatakan kebijakan yang ada di setiap negara di kawasan Asia Tenggara juga harus dibenahi untuk menutup celah masuknya sampah plastik dari luar negeri.

China, kata dia, sebelumnya merupakan negara tujuan ekspor limbah plastik dan kertas dengan menyerap sekitar lebih dari 56 persen dari total perdagangan limbah (plastik dan kertas).

Amerika Serikat mengirimkan 60 persen limbahnya ke China dan negara-negara Uni Eropa mengirimkan lebih dari 70 persen, kata dia, namun sejak 2018 China membatasi.

"Rasanya perlu ada penguatan kebijakan regional, mengingat setelah China enggak mau menerima sampah plastik lagi, negara-negara Asia Tenggara menjadi 'sasaran' tujuan pembuangan sampah-sampah negara maju," katanya.

Seperti yang ditemukan di Batam, beberapa waktu lalu yang sempat menghebohkan, lanjut dia, tetapi sebenarnya kasus serupa juga terjadi di wilayah Jawa Timur.

Sonia mengakui Indonesia selama ini kerap kebobolan impor sampah yang dikirimkan melalui limbah kertas dari negara maju yang menjadi bahan baku pabrik kertas.

Sampah plastik dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Uni Eropa, kata dia, bisa masuk karena bercampur dengan limbah kertas yang dikategorikan "green line".

"Kadang kalau dibuka itu tampak kayak kertas tetapi kalau diacak-acak dalamnya sampah smua. Plastik dalam bentuk lembaran bersih kan ringan dan mirip kertas. Jadi, saat di-'scan' lolos," katanya.

Maka dari itu, Sonia menegaskan penting dan mendesak bagi badan atau kementerian terkait isu perdagangan lintas negara untuk memperbaiki regulasi yang ada.

Rencananya, BaliFokus/Nexus3, Ecoton, dan Walhi juga akan meluncurkan laporan terkait perdagangan limbah plastik lintas negara, yang sudah dibikin film pendeknya.
Baca juga: Pegiat: Asia Tenggara mesti larang impor sampah asing