Semarang (ANTARA News) - Para petani Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang tergabung dalam Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) mendesak Pemerintah Provinsi Jateng segera menyelesaikan sengketa dan konflik agraria yang melibatkan mereka dengan pengguna lahan. Aktivis FPPB Muhamad Asri dalam keterangannya, Sabtu mengatakan, sengketa dan konflik semakin mencuat pasca-Reformasi namun sejauh ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang punya tugas utama dalam menangani kasus itu belum mengakomodasi tuntutan petani. Di pihak sama, para penguasa selama ini lebih banyak disibukkan mengurus persoalan politik, sedangkan permasalahan agraria malah belum diperhatikan sehingga menyebabkan nasib petani kian merana. Ia menyebutkan, konflik agraria itu melibatkan petani dengan perusahaan perkebunan, seperti PTPN, pemegang hak guna usaha (HGU), dan Perhutani. Konflik tersebut mencuat pascakejatuhan rezim Orde Baru. Para petani yang seakan lapar akan tanah setelah sekian lama menggarap lahan-lahan perkebunan telantar dengan sistem bagi hasil dengan pihak perkebunan, menolak memberi bagi hasil yang mereka dapat dari hasil panen. Selama 9 tahun konflik perebutan sumber agraria tersebut terjadi, tetapi kata Asri, sepanjang itu pula persoalan tersebut selalu menemui jalan yang buntu, sebab proses yang berjalan selama ini seringkali mandek di tingkat birokrasi provinsi. Ia memberi contoh, lahan milik PT Tratak selaku pemegang HGU perkebunan yang terletak di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini ditelantarkan oleh pemegang HGU sejak tahun 1980-an dan sejak tahun 1988 lahan itu digarap petani. Dari hasil tinjauan lapangan yang dilakukan Tim B, yakni tim yang diberi tugas untuk melakukan peninjauan dan penilaian untuk perkebunan-perkebunan yang dibentuk oleh BPN Provinsi Jateng, diketahui bahwa lahan HGU telah ditelantarkan. Perasoalan itu disikapi Bupati Batang dengan merekomendasikan pencabutan HGU PT Tratak. Tetapi, ketika kasus tersebut naik ke tingkat provinsi ternyata sampai saat ini belum juga diambil tindakan pencabutan HGU tersebut. "Ini hanya satu contoh dan masih banyak konflik yang terjadi di Kabupaten Batang maupun di Jawa bahkan di luar Jawa," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
