BPIP minta Pemprov DKI ubah perilaku masyarakat sesuai Pancasila

Di sini ada orang Papua hingga Aceh, sehingga perjumpaan semua etnis dan agama yang ada di DKI bisa jadi pengamalan Pancasila, katanya

Bekasi (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meminta Pemprov DKI Jakarta mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Yang perlu diperkuat bagaimana Pancasila sebagai landasan kebijakan bisa menciptakan perubahan perilaku masyarakat," kata Plt Kepala BPIP Hariyono seusai menggelar Rapat Koordinasi dan Temu BPIP dengan media massa dalam rangka Bulan Pancasila 2019 di Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Hariyono mencontohkan, bagaimana perilaku penumpang kereta rel listrik (KRL) bisa berubah setelah pengelola kereta api mengubah sistemnya.

"Dulu di awal tahun 2000-an, waktu kuliah di UI, saya kalau naik KRL, ini orang (penumpang) Pancasilais apa bukan, kita enggak tahu sebab mereka hingga naik di atas gerbong Tapi ketika kereta api sudah bisa melakukan perubahan bagaimana sistem ditata, perilaku manusia berubah," katanya.

Hal ini menunjukkan jika watak masyarakat bisa diubah setelah lingkungan, dan ekosistem diubah.

"DKI atau negara bisa melakukan lebih jauh. Para pejabat pemerintah pusat dan DKI tidak hanya pidato tentang Pancasila tapi bisa juga memberikan laku atau keteladanan Pancasila. Problem di masyarakat kita adalah miskin keteladanan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong Pemprov DKI untuk menekan kesenjangan sosial di masyarakat mengingat Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan menjadi tempat bertemunya seluruh masyarakat Indonesia.

"Di sini ada orang Papua hingga Aceh, sehingga perjumpaan semua etnis dan agama yang ada di DKI bisa jadi pengamalan Pancasila. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya saudara kita yang dari Jawa dan luar Jawa bisa menjabat di DKI Jakarta sehingga Jakarta bukan milik etnis tertentu tetapi milik semua elemen bangsa," kata Hariyono.

Namun demikian, tantangan DKI dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila bukan hanya menyatukan warga negara yang tinggal di DKI Jakarta, tapi juga mengamalkan Pancasila guna mewujudkan negara yang maju dan makmur.

"Yang penting adalah kesenjangan sosial atau generasio di Jakarta bisa terkendali," ujarnya.