Polda Sumsel gelar deklarasi tolak kerusuhan

Palembang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menggelar deklarasi tolak kerusuhan di tengah jalannya sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara bersama Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, Asisten III Pemprov Sumsel Edward Juliarta, serta ribuan masyarakat dari berbagai elemen dan organisasi melakukan deklarasi tolak kerusuhan serangkaian sejumlah acara menyambut peringatan HUT Bhayangkara ke 73 di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Jumat.
Baca juga: Forkopimda Kabupaten Madiun ajak masyarakat tolak kericuhan
Dalam deklarasi itu pejabat TNI dan Polri, pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat sepakat menjaga perdamaian dan persatuan pascapemilihan anggota legislatif dan presiden/wapres 2019.

Kemudian sepakat merajut kembali persatuan serta berkomitmen menjaga perdamaian dengan menyerahkan proses sengketa pilpres pada jalur hukum.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara pada kesempatan itu mengatakan kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk penolakan tindak kekerasan dan kerusuhan yang bisa memecah belah bangsa.
Baca juga: Warga Sidoarjo antusias ikuti deklarasi tolak kerusuhan
Melalui kegiatan itu diharapkan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan sehingga masyarakat paham terhadap isu-isu yang beredar dan berusaha melakukan penyaringan karena jika informasi yang diterima tidak disaring bisa memicu timbulnya kerusuhan.

"Saya berharap semua pihak dan elemen masyarakat menjaga kondisi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) yang terpelihara dengan baik selama ini," ujar Kapolda.

Dalam kesempatan itu dilakukan pula pembentangan bendera merah putih ukuran besar sebagai wujud kebersamaan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca juga: Warga Pamekasan deklarasi tolak kerusuhan