Pemprov diminta buka jalur baru antisipasi kemacetan Manokwari

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta membuka jalur baru untuk mengantisipasi kemacetan kendaraan di ruas jalan nasional Essausesa - Maruni, Manokwari.

Usulan ini mencuat pada kegiatan sosialisasi rencana pelebaran jalan ruas Essausesa - Maruni yang digelar di salah satu hotel di Manokwari, Kamis.

"Sebelum pelebaran ini dimulai, pemerintah daerah sebaiknya membentuk tim untuk mengkaji secara menyeluruh rencana pelebaran ini. Mana yang lebih mahal termasuk dampak positif dan negatif, antara melebarkan jalan yang sudah ada dengan membangun jalur baru," kata Origenes Nauw salah satu warga yang juga tokoh masyarakat pada sosialisasi tersebut.

Menurutnya, banyak yang akan menerima dampak pada pelebaran jalan tersebut, termasuk layanan publik yang dilakukan BUMN dan BUMD di daerah ini.

"Dan dampak tidak langsungnya, bukan hanya pada masyarakat di jalur pelebaran. Misalnya, PLN berapa banyak jaringan listrik yang harus mereka pindahkan, begitu pula PDAM serta PT. Telkom," katanya.

Pelebaran dinilai akan mengganggu layanan listrik, air bersih serta jaringan telekomunikasi bagi masyarakat secara umum di Manokwari dalam waktu yang cukup lama.

BUMN dan BUMD tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, juga waktu cukup lama untuk membangun jaringan baru. Rencana pelebaran ini harus ditelaah secara baik agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Isak Mandacan, seorang warga lainya menyatakan mendukung upaya pelebaran ruas jalan tersebut. Ia pun berharap pembayaran ganti rugi dilakukan secara merata dengan tidak membedakan antara lahan yang sudah dan belum bersertifikat.

"Masyarakat kita banyak yang belum paham bagaimana mengurus sertifikat dan IMB (izin mendirikan bangunan). Yang mereka tahu, itu tanah mereka dari warisan orang tua dan mereka mau membangun. Jadi tolong ini juga menjadi perhatian dalam membayar ganti rugi nanti," kata pria yang juga tokoh masyarakat Arfak tersebut.

Ruas Essausesa - Maruni akan dibangun menjadi dua jalur dengan lebar secara keseluruhan menjadi 25 meter. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp70 miliar untuk memulai pembangunan tersebut.

"Untuk konstruksi, anggaran sudah disiapkan Ditjen Bina Marga. Pemerintah daerah punya tugas membebaskan lahan dan membayar ganti rugi bangunan. Ini yang pusat tunggu, kalau lahan sudah dibebaskan pusat siap bangun," kata Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada sosialisasi tersebut.*