Legislator harapkan bisnis UMKM digital dapat disubsidi pemerintah

Aktivitas dagang daring Indonesia saat ini masih menjadi polemik, disebabkan sistem tata cara pembayaran yang masih manual dan tidak berbanding lurus dengan platform atau landasannya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengharapkan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor digital dapat disubsidi oleh pemerintah agar dapat meningkatkan daya saing seperti halnya perusahaan pengiriman di negara lain yang mendapat subsidi dari negara.

Sukamta dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan kerap menerima keluhan dari para pelaku UMKM yang menyatakan bahwa saat ini negara tidak hadir mengakomodasi kegiatan aktif mereka.

Menurut dia, saat ini tingkat persaingan dengan pasar masih didominasi oleh produk dari China, sehingga hal itu dinilai juga cukup membuat pelaku UMKM tersebut kelimpungan.

"UMKM kita kasih ongkir sangat mahal. Sudah begitu, bayarnya sekarang dengan penerbangan. Tiket penerbangan mahal, mereka kasih charge, padahal pengiriman online harus cepat," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, aktivitas dagang daring Indonesia saat ini masih menjadi polemik, disebabkan sistem tata cara pembayaran yang masih manual dan tidak berbanding lurus dengan platform atau landasannya.

Untuk itu, Sukamta mendesak Menkominfo dapat memperbaiki masalah ini, hingga menciptakan kedaulatan kepada para pelaku UMKM di Indonesia.

"Jika di negara lain, usaha itu pasti disubsidi, mereka bisa kasih ongkir gratis dan datang dengan cepat," katanya.

Ia mengingatkan dalam situasi perang dagang antara AS-China, Indonesia harus dapat mengambil peluang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memanggil para pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan dan asosiasi terkait untuk meminta masukan-masukan dalam rangka mendisain kebijakan tentang ekonomi mikro.

"Saya ingin mendapat masukan-masukan dalam rangka mendesain kebijakan terutama usaha mikro kecil menengah yang kita tahu jumlahnya terakhir data yg saya terima 62,9 juta unit usaha UMKM di Indonesia," kata Presiden Joko Widodo saat menerima para pelaku UMKM di Istana Merdeka Jakarta, 18 Juni 2019.

Pada kesempatan itu, ia mengundang perwakilan dari Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO), Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI), dan Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO).

Presiden menilai puluhan jutaan UMKM di Tanah Air memiliki kesempatan yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai potensi ekonomi.

Oleh karena itu, ia membutuhkan usulan dan masukan dari pelaku UMKM secara langsung sebagai bahan dalam perancangan disain kebijakan terkait UMKM ke depan.

"Saya kira kita memiliki kesempatan yang sangat, masih sangat longgar di negara kita untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Survei SME: UKM Indonesia sadar pentingnya strategi pemasaran digital