Presiden Jokowi diminta terapkan konsep trilogi maritim

Partisipasi dan dorongan dari sisi anggaran dan keuangan pemerintah perlu lebih dioptimalkan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo diminta untuk menerapkan konsep dan gagasan trilogi maritim yaitu standardisasi pelabuhan, aliansi pelayaran, dan industri yang terakses baik dengan pelabuhan.

“Pemerintah perlu lebih aktif mendorong adanya sinergi dan kolaborasi ketiga unsur yang ada dalam konsep trilogi maritim yaitu standardisasi pelabuhan, aliansi pelayaran, dan industri yang terakses baik dengan pelabuhan,” kata Pakar Kemaritiman dari ITS, Saut Gurning di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, partisipasi dan dorongan dari sisi anggaran dan keuangan pemerintah perlu lebih dioptimalkan.

Untuk wilayah jasa kepelabuhanan yang komersial, fiskal pemerintah lewat penganggaran APBN perlu didorong pada alokasi pendanaan biaya operasi ketimbang biaya modal.

Sementara itu bagi wilayah jasa yang non-komersial partisipasi pemerintah perlu aktif dan hadir dalam urusan penyediaan biaya kapital bagi infrastruktur dermaga, peralatan bongkar-muat, SDM, hingga armada kapal serta infrastruktur.

“Ke depan, usaha menstimulasi pendanaan daerah lewat BUMD serta perbankan daerah perlu dilakukan guna mengeksplorasi kepentingan daerah, dengan memberikan manfaat langsung bagi pengembangan usaha jasa kepelabuhanan di daerah,” kata Saut.

Dia menjelaskan, konsep trilogi maritim yang diusulkan PT Pelabuhan Indonesia II merupakan ide dan pola yang baik guna meningkatkan kinerja pengelola kepelabuhanan, pelaku industri pelayaran, serta dunia usaha yang berorientasi ekspor.

Jika direalisasikan, ide Trilogi Maritim diyakini akan menekan biaya logistik nasional, sehingga bisa lebih bersaing dengan negara tetangga.

“Sebenarnya dari tiga parameter yang diusulkan tidak ada yang baru. Namun karena ketiga faktor tersebut menjadi satu paket usulan, maka ketiga variabel yang diusulkan menjadi menarik, yaitu standardisasi termasuk kinerja dan fasilitas pelabuhan, kolaborasi dengan pelayaran, serta aksesibilitas bagi kawasan industri,” katanya.

Menurut Saut, standardisasi pelabuhan telah diinisiasi pemerintah, khususnya terkait kinerja operasi pelabuhan.

Terkait aliansi dengan pelayaran, sudah banyak dermaga dan terminal di lingkungan BUMN juga dikolaborasikan dengan sejumlah perusahaan pelayaran yang dikenal dengan istilah “dedicated” terminal.

Terkait integrasi pelabuhan dan kawasan industri, menurut Saut sudah diupayakan di berbagai pelabuhan, baik di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.

Bila ketiga variabel ini menjadi satu kesatuan, maka lebih berpotensi memberi dampak tidak hanya secara komersial, namun juga memberikan manfaat secara operasional. Daerah pun akan semakin berkembang secara ekonomi.

Dia optimistis Trilogi Maritim minimal memberikan triple efek yaitu bagi pelabuhan itu sendiri, lalu pelayaran dan industri atau entitas pemilik barang, serta wilayah ekonomi di sekitar lokasi pelabuhan (hinterland dan foreland).

“Jadi orientasinya tidak hanya untuk kepentingan profit secara internal bagi operator pelabuhan, namun juga bagi kepentingan dan manfaat industri pelayaran serta industri produsen dan pengolah barang. Jadi secara kolektif memberikan manfaat bagi ekosistem terkait jasa kepelabuhanan nasional,” jelas Saut lagi.

Meski begitu, katanya, wacana trilogi maritim ini tetap memiliki tantangan, yaitu cara pandang para pelaku usaha jasa kepelabuhanan terkait yang cenderung fokus pada kepentingan entitasnya saja.

Ada resistensi internal untuk berinteraksi antar pelaku usaha untuk bersama-sama memberikan nilai tambah ekonomi secara bersama.

“Saya kira, usaha untuk melakukan kolaborasi antara operator pelabuhan termasuk layanan stevedoring di internal BUP dan PBM, pelayaran dan pemilik barang harus diusahakan, baik oleh berbagai usaha BUMN maupun swasta, juga BUMD,” paparnya.

Beberapa pelaku industri pelayaran menyambut positif gagasan Trilogi Maritim. Sekretaris Perusahaan PT Pelni (Persero), Yahya Kuncoro mengatakan, implementasi Trilogi Maritim juga akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan.

“Sebagai perusahaan pelayaran, kami berkepentingan dengan proses pelayanan yang lebih cepat. Tentu kolaborasi antara ketiga pihak akan berimbas pada pengurangan biaya operasinal,” katanya.

Meski demikian, kata Yahya, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah, mulai dari pelayanan hingga akses ke pelabuhan. “Pelayanan sudah berkembang cukup baik, namun akses masih perlu perhatian,” ujar Yahya.

PT Pelni sendiri, katanya, tidak hanya mengelola kapal penumpang tapi juga kontainer.

Selama ini tidak ada masalah dengan kapal penumpang, karena selalu berkoordinasi dengan pelabuhan. Sementara untuk kapal kontainer, memang belum sebaik kapal penumpang dari sisi pelayanan.

“Pembenahan di bagian ini perlu menjadi perhatian banyak pihak,” katanya.
Baca juga: Empat BUMN pelabuhan kembangkan sistem pembayaran jasa terintegrasi