Jakarta (ANTARA News) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (Elsda Institute) mendesak pemerintah agar jangan main-main dan mulai bersungguh-sungguh dalam mengelola sektor kehutanan di Tanah Air.Menurut siaran pers dari Elsda Institute yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat Departemen Kehutanan dan dinas kehutanan daerah terlampau permisif membiarkan pengusaha kehutanan untuk mengeksploitasi hutan secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan aspek ekologis.Elsda memaparkan, di Indonesia setiap menit hutan seluas enam kali lapangan bola mengalami kerusakan akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, dan alih fungsi kawasan. Selain itu, nilai kerusakan hutan akibat deforestasi tidak terbatas pada nilai kayu saja, tetapi juga meliputi nilai ekologis. Hasil studi Elsda juga menyatakan, nilai kerugian ekologis akibat kerusakan hutan per hektar bisa mencapai Rp10,3 miliar. Nilai tersebut berasal dari nilai kerugian ekologis sebesar Rp6,3 miliar, nilai ekonomi Rp3,8 miliar, dan biaya pemulihan ekologis sebesar Rp86,58 juta. Untuk itu, Elsda mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit kinerja terhadap Departemen Kehutanan dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam audit kinerja tersebut, Elsda juga menyatakan kesediannya untuk membantu para auditor BPK dalam penyediaan citra satelit kawasan hutan, analisis GIS terhadap kawasan hutan , membantu audit nilai kerusakan hutan dan audit kinerja pengelolaan hutan. (*)
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2008
