Torrance (ANTARA News) - Gedung Putih pada Rabu menyatakan "senang" dengan hubungan langsung antara pemimpin tahanan pendukung demokrasi Aung San Suu Kyi dengan pemerintah Amerika Serikat. "Kami senang mendengar kabar dari Aung San Suu Kyi, langsung," kata jurubicara Tony Fratto saat Presiden Amerika Serikat George W Bush berada di Torrance sebagai bagian dari tiga hari perjalanan untuk mengumpulkan uang bagi Republikan-nya menjelang pemilihan umum pada November. "Tapi, kami kecewa mendengar bahwa tak ada kemajuan berarti atas pembicaraan terikat waktu di antara dia dengan tentara, yang memerintah Myanmar," kata Fratto. "Penguasa itu menolak menawarkan jadwal apa pun untuk permulaan dialog," katanya. "Kami sekali lagi menyeru penguasa itu, seperti seruan pada Pernyataan Ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 11 Oktober, untuk memulai pembicaraan berkerangka waktu dengan Aung San Suu Kyi dan pihak terkait, termasuk suku kecil, segera," katanya. Lambang demokrasi itu, lewat jurubicaranya, menyatakan "tidak puas" dengan pembicaraannya dengan penguasa, yang sesudah tiga bulan hanya menghasilkan sedikit. Penguasa menunjuk Menteri Buruh Aung Kyi sebagai "menteri penghubung" untuk menggalang hubungan dengan peraih Nobel Perdamaian itu. Penerima Nobel Perdamaian itu, yang ditahan rumah selama 12 dari 18 tahun terahirnya, membuat pernyataan itu seusai pertemuan langka dengan anggota utama partai Liga Bangsa untuk Demokrasi (NLD)-nya. "Kami mencatat bahwa Aung San Suu Kyi sudah boleh bertemu dengan pejabat dari partainya," kata Fratto. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon akan berkunjung ke Myanmar untuk meningkatkan upaya diplomatik tergalang guna mendorong penguasa melakukan pembaruan, kata kelompok pemikir pada Kamis. Upaya itu akan mencakup lebih banyak hukuman, yang diarahkan pada pemimpin penguasa, termasuk larangan pembelian senjata pada Myanmar, juga perangsang ekonomi untuk mendorong tentara melonggarkan kendalinya, kata laporan Kelompok Kemelut Antarbangsa (ICG). Tindakan keras mematikan oleh tentara terhadap unjukrasa pendukung demokrasi pada September 2007 "mengguncang kemapanan politik" Myanmar, kata laporan itu. "Masyarakat antarbangsa digerakkan ke tingkat belum pernah terjadi dan ada petunjuk bahwa perbedaan pendapat meningkat dalam tubuh tentarar," tambah laporan itu kepada AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
