Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru yang khusus bergerak dalam pengembangan pertambangan panas bumi. Direktur Hulu PT Pertamina (Persero), Sukusen Soemarinda, di Jakarta, Kamis, mengatakan BUMN baru tersebut merupakan peleburan PT Geodipa, sebuah perusahaan patungan Pertamina dan PLN. "Dalam BUMN baru ini, saham Pertamina nantinya hanya tertinggal tiga persen dari sebelumnya 65 persen di Geodipa," katanya. Selain Pertamina, sebanyak 35 persen saham Geodipa lainnya dimiliki PLN. Tidak diketahui berapa persen saham PLN di BUMN yang baru. Saat ini, Geodipa mengelola dua wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi, yakni Dieng, Jateng, dan Patuha, Jabar. WKP Dieng sudah memproduksi listrik sebesar 60 MW, sedang Patuha belum. Terdilusinya saham Pertamina dikarenakan Geodipa memiliki utang senilai 460 juta dolar AS kepada pemerintah yang selanjutnya akan menjadi penyertaan modal pemerintah di BUMN baru. "Piutang pemerintah di Geodipa akan menjadi ekuitas di BUMN yang baru," katanya. Sukusen melanjutkan, setelah Geodipa, PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) yang merupakan anak perusahaan Pertamina juga akan melebur di BUMN yang baru. Proses restrukturisasi ini merupakan amanat UU No 22 Tahun 2001 tentang migas yang mengharuskan Pertamina hanya bergerak di bidang migas saja. Saat ini, PGE menguasai 15 WKP panas bumi dengan daya terpasang mencapai sekitar 800 MW. WKP di antaranya berlokasi di Kamojang, Salak, dan Lahendong. Pengalihan aset Geodipa sudah mendapat persetujuan RUPS Pertamina yang berlangsung, Rabu (30/1) malam. (*)
Copyright © ANTARA 2008
