Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti disampaikan juru bicaranya Andi Malarangeng menolak menanggapi perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan nasioanal kepada mantan presiden Soeharto. "Kami mendengar dan membaca berita tentang wacana, usulan pihak-pihak tertentu tentang gelar kehormatan atau apa namanya. Indonesia adalah negara demokrasi, semua bisa mengusulkan ini, ada yang mengusulkan memaafkan dan ada yang menghendaki diadili," kata Andi di Jakarta, Rabu. Menurut dia, dalam hal ini pemerintah tidak akan berwacana dan hanya akan memutuskannya sesuai dengan tugas dan kewajibannya. "Pokoknya pemerintah tidak berwacana. Yang berwacana silakan, mau pengamat atau anggota DPR, boleh. Silakan. Warga masyarakat mau berwacana silakan. Ini negara demokrasi. Usul ini, usul itu ya silakan. Ini negara demokrasi," kata Andi. Perdebatan mengenai perlu tidaknya pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto muncul setelah sejumlah pengurus Partai Golkar mengusulkan agar pemerintah memberikan gelar pahlawan atas dasar jasa dan perjuangan Soeharto terhadap bangsa dan negara. Namun, berbagai pihak menolak usulan itu karena kesalahan-kesalahan Soeharto selama menjadi presiden selama 32 tahun juga sangat besar dan menyakiti hati rakyat. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
