Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Andreas H Pareira, mengingatkan pemerintah agar tidak perlu memaksakan diri untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto (Pak Harto). "Sehubungan dengan polemik penganugerahan gelar kepahlawanan untuk Pak Harto, saya berpendapat, karena sampai yang bersangkutan meninggal dunia tidak ada kejelasan mengenai kasus hukum yang berkaitan dengan beliau, maka pemerintah tidak perlu memaksakan itu," katanya di Jakarta, Rabu. Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso, Senin (28/1) berencana meyakinkan kader-kader partainya agar memberikan gelar pahlawan nasional kepada penguasa Orde Baru (Orba) tersebut. "Saya kira jangan memaksakan kehendak seperti itu. Hal ini penting, karena menjadi pahlawan, di samping pengakuan `de jure` dari negara melalui Keputusan Presiden, perlu juga ada pengakuan `de facto` yang riil dari masyarakat," kata Andreas kepada ANTARA. Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, dua persyaratan umum tersebut agaknya tidak dipenuhi oleh almarhum Soeharto. "Ya, saya kira tidak dipenuhi. Alasannya, secara yuridis tidak ada klarifikasi untuk memperoleh kepastian hukum terhadap kasus Pak Harto. Lalu secara `de facto`, pengakuan terhadap kepemimpinan Soeharto yang berkaitan dengan persyaratan menjadi pahlawan masih menjadi polemik," ungkapnya. Andreas mengingatkan, jika upaya memberikan gelar pahlawan nasional terus dilakukan, sementara status Soeharto masih jadi polemik, dikhawatirkan bisa memecah belah bangsa. "Jangan lagi kita ciptakan konflik baru di masyarakat yang bisa memperburuk situasi negara yang tengah berusaha bangkit dari berbagai keterpurukan ini," harap Andreas Pareira. (*)
Copyright © ANTARA 2008
