Pembaruan sektor hukum dibutuhkan untuk dorong pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Syarifuddin menilai pembaruan di sektor hukum dan peradilan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah usaha pemerintah Indonesia membangun iklim investasi yang positif.

Para pengusaha, menurut Syarifuddin, membutuhkan kepastian hukum yang jelas dan mudah sebelum mengeluarkan investasi.

"Para pengusaha memerlukan kepastian hukum yang cepat, dan sederhana. Jadi mereka mau mendatangkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri," kata Syarifuddin saat ditemui di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu.

Syarifuddin menambahkan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah melakukan pembaruan hukum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan kelompok kerja (pokja) yang bertugas melakukan pembaruan hukum untuk mendorong perekonomian nasional.

Meski demikian, Syarifuddin mengatakan pembaruan sektor hukum merupakan kerja jangka panjang yang membutuhkan kerja sama lintas otoritas, lintas disiplin, serta harus dilakukan secara berkelanjutan.

Namun dia optimistis upaya melakukan pembaruan hukum untuk mendorong perekonomian nasional dapat berhasil jika dilakukan konsisten. Hal itu ditunjukkan dengan naiknya peringkat Indonesia ke posisi 73 dari 190 negara dalam peringkat indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) 2018.
Baca juga: 11 KEK tarik investasi Rp221 triliun