Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan memperluas insentif fiskal komoditas pangan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional. "Kita akan mengurangi bebannya semaksimal mungkin. Kalau ada ruang untuk itu, akan kita lakukan, tapi bentuknya akan kita lihat karena setiap komoditas strukturnya berbeda-beda," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa. Selama ini pemerintah sudah memberikan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk minyak goreng sehingga diharapkan harganya akan lebih murah. Pemerintah saat ini juga tengah merencanakan adanya insentif untuk komoditas kedelai, jagung, dan minyak sawit mentah (CPO). "Saya tidak mengatakan apakah itu berupa treatment terhadap PPN, pajak penghasilan (PPh), maupun dalam bentuk tarifnya. Yang jelas itu akan kita kurangi bebannya semaksimal mungkin. Apakah treatment-nya dalam bentuk DTP atau lainnya, akan kita lihat karena setiap komoditas strukturnya beda-beda," jelasnya. Menurut dia, opsi yang paling dapat mempengaruhi harga dan tepat sasaran yang akan dilaksanakan pemerintah. Sementara itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu, Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah akan segera mengumumkan paket kebijakan pangan baik yang menyangkut jangka pendek maupun jangka panjang. "Jangka pendek akan dilaksanakan program stabilisasi harga (PSH) menggunakan instrumen fiskal, sementara jangka panjang dilakukan dengan peningkatan produksi pangan," katanya. Selain beras, komoditas pangan yang diamankan pemerintah antara lain kedelai, terigu, minyak goreng, dan minyak tanah. "Ada banyak hal baru dalam paket kebijakan pangan itu dan akan diumumkan Kamis nanti, saya tidak mau mendahului," kata Anggito.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
