Jakarta (ANTARA News) - Penghematan anggaran belanja negara sebesar 15 persen dari total anggaran belanja kementerian/lembaga diperkirakan akan menghasilkan dana sebesar sekitar Rp20 triliun. "Ini sebenarnya bukan pemotongan tapi penundaan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang mengubah postur APBN yang menurunkan kemampuan kita berbelanja karena subsidi juga naik," kata Dirjen Anggaran Depkeu Ahmad Rochjadi di Jakarta, Selasa. Ia menyebutkan, saat ini sudah beberapa satuan kerja (satker) di kementerian/lembaga menyerahkan laporan ke Depkeu. Sebenarnya yang menyerahkan laporan pos-pos mana saja yang akan dihemat adalah satuan-satuan kerja, bukan per kementerian/lembaga. Menteri Keuangan memberi batas waktu hingga 31 Januari 2008 kepada satker-satker yang ada untuk menyerahkan laporan pos-pos belanja yang dapat dihemat. "Kalau sampai 31 Januari 2008 belum juga menyerahkan laporan, maka Depkeu yang akan memilih pos-pos mana yang tidak penting untuk dihemat," kata Ahmad. Penghematan anggaran belanja merupakan bagian dari 9 langkah pemerintah untuk mengamankan APBN 2008 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2008. Sementara itu menanggapi keberatan dari sejumlah menteri terhadap program penghematan itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, semua akan dapat melaksanakan program penghematan itu karena merupakan program bersama. "Pada prinsipnya APBN adalah program bersama, jadi kalau ada perubahan eksternal yang cukup besar dari harga minyak, maka pemerintah menyampaikan 9 langkah yang waktu itu diumumkan. Itu kan berarti sudah masuk dalam ranahnya para menteri untuk bisa melakukan efisiensi, tanpa harus mengorbankan prioritas mereka," katanya. Ia menyebutkan, dalam 3-4 tahun terakhir peningkatan anggaran belanja kementerian/lembaga cukup besar sehingga tidak begitu masalah jika pada tahun 2008 kementerian/lembaga harus lebih fokus kepada program-program prioritas.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008