Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah anggota DPR RI menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus aliran dana BI ke DPR bernuansa politik. "Nuansa politik dalam kasus ini tidak bisa dihindari. Mengingat Burhanuddin Abdullah masih memiliki potensi untuk dipilih kembali dalam pemilihan mendatang. Kita harapkan putusan KPK ini diambil berdasarkan pertimbangan yang matang," kata anggota Komisi XI Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa. Dia mensinyalir hal tersebut karena keputusan KPK itu berdekatan dengan proses pemilihan Gubernur BI baru yang nama-nama calonnya harus diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono paling lambat 17 Februari mendatang. Anggota fraksi PDI Perjuangan itu menilai bahwa kepemimpinan Burhanuddin selama ini bisa dinilai berhasil karena sukses menjaga stabilitas makro ekonomi dan perbankan Indonesia. "Sehingga bila posisi Gubernur BI diganggu untuk tujuan politik yang sempit akan membahayakan perekonomian. Jadi ini kita serahkan kepada penegak hukum untuk berhati-hati menanganinya," kata Maruarar. Sementara itu, anggota Komisi XI lainnya Rizal Djalil mengharapkan keputusan KPK ini tidak berdampak buruk terhadap kebijakan dan tugas-tugas Bank Indonesia, karena bisa berdampak terhadap perekonomian Indonesia. "Kebijakan BI harus tetap dijaga karena posisi BI sangat strategis bagi perekonomian kita. Seharusnya BI dijauhi dari kasus-kasus politis seperti ini," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
