Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta, Senin, mengingatkan penetapan tersangka terhadap Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah harus dijelaskan secara transparan dan terbuka, agar tindakan tersebut bukan dianggap sebagai motif politis. "Kami mendesak ada penjelasan secara terbuka mengenai ini, bahwa penetapan status tersangka tersebut bukan karena motif politis, khususnya menjelang pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru (yang nama calonnya sudah diajukan presiden per 17 Januari 2008)," katanya kepada ANTARA News. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus dugaan aliran dana BI ke berbagai kalangan, termasuk kepada sejumlah anggota DPR RI, terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) BI, tahun 2003. "Saya melihat ada hal lain di balik penetapan status tersangka ini. Bukankah nama Burhanuddin Abdullah tidak muncul sebelumnya. Yang muncul di berbagai media `kan nama-nama lain. Ini perlu dijelaskan gamblang dan terbuka," kata Ferry Mursyidan Baldan, menanggapi pertanyaan, bagaimana status beberapa pejabat BI lainnya, termasuk mantan pejabatnya, Anwar Nasution (kini Ketua BPK). Bagi Fraksi Partai Golkar, katanya, penjelasan terbuka di depan publik itu sangat penting agar proses hukum jangan sampai menjadi alat politik untuk menyingkirkan atau memuluskan figur tertentu. Ia juga berpendapat penetapan status tersangka atas pimpinan lembaga perbankan, apalagi itu bank sentral, harus benar-benar memperhitungkan kondisi dinamika ekonomi moneter nasional. Tanpa harus mendahului proses hukum, politisi senior Partai Golkar ini juga mengharapkan perlunya langkah yang arif bijaksana agar segalanya berjalan sesuai aturan maupun norma, tidak karena aspek-aspek nonteknis tertentu, apalagi faktor politis. "Kita semua harus sadar, bukankah pembangunan sumberdaya manusia (SDM) di bidang perbankan dan moneter tidak mudah dan memerlukan waktu? Karena itu, KPK diharapkan mempertimbangkan, agar langkah hukum yang diambil tidak berdampak pada penurunan kepercayaan pada otoritas moneter," kata Ferry Mursyidan Baldan yang baru saja terpilih sebagai Ketua Ikatan Kekeluargaan Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad).(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
