Ketua Demokrat Bali tegaskan tak ada alasan gelar KLB

Denpasar (ANTARA) - Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta mengatakan tidak ada alasan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat tahun ini, karena wacana tersebut tidak memenuhi unsur aturan organisasi partai, baik anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Adanya wacana KLB Partai Demokrat yang diembuskan oleh oknum tidak mendasar. Karena kami evaluasi dan cermati tidak ada pelanggaran substansi di organisasi partai," kata Mudarta di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan wacana KLB itu isu murahan. Karena selama ini organisasi Partai Demokrat berjalan seperti biasa. Oleh karena itu DPD Partai Demokrat Bali mendesak kepada dewan pembina partai untuk menertibkan pengurus.

"Kami dari Bali tetap solid dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selain itu kami juga mendesak kepada Dewan Pembina Partai Demokrat melakukan pembinaan kepada pengurus partai, sehingga partai kami tetap solid dan kompak," ujarnya.

Mudarta mengatakan perolehan suara dalam pemilu legislatif hanya mampu menembus tujuh persen. Namun prestasi ini sudah cukup baik, karena yang menentukan pilihan adalah pemilihnya rakyat.

"Kalau dari pengamat dan lembaga survei dinyatakan ambang batas perolehan suara Partai Demokrat hanya lima persen. Tapi saat pemilu legislatif partai kami bisa memperoleh tujuh persen. Ini perolehan Partai Demokrat sudah cukup baik," ujar pria asal Kabupaten Jembrana.

Mudarta menyadari partai politik yang dipimpinnya mengalami penurunan, sebab di tengah kegiatan kampanye Ketum Partai Demokrat SBY tidak bisa secara penuh waktunya. Karena SBY mendampingi istrinya Ani Yodhoyono dalam kondisi sakit.

"Jadi kami Partai Demokrat Bali menanggapi wacana KLB itu adalah sebuah retorika sebuah demokrasi. Maka dari itu tidak boleh menanggapi terlalu mendalam. Untuk melakukan KLB tersebut ada aturan dan mekanisme yang dijalankan. Tapi di Partai Demokrat semua unsur tersebut tidak memenuhi untuk menggelar KLB," katanya.

Baca juga: Demokrat NTT tolak usulan KLB