DPD Partai Demokrat segera gelar rapimda sikapi wacana KLB

Forum rapimda ini, selain menyikapi situasi terkini yang terjadi di tubuh DPP Partai Demokrat, juga untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu legislatif 2019 dan persiapan Pilkada 2020.

Kupang (ANTARA) -
Sekretaris Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ferdinandus Leo mengatakan, segera menggelar rapat pimpinan daerah (Rapimda), untuk menyikapi wacana Kongres Luar Biasa (KLB), yang diprakarsai beberapa kader dan pengurus dewan pimpinan pusat (DPP).

"DPD PD NTT dalam rapat hari Sabtu, (15/6) Juni, menyatakan mengutuk dan menolak wacana KLB, namun untuk mengambil sikap secara bersama-sama dengan DPC PD se-NTT, maka akan digelar rapimda pada Rabu, 19 Juni 2019," kata Ferdinandus Leu di Kupang, Selasa.

Ferdinandus menghubungi Antara untuk menyampaikan sikap jajaran pimpinan partai di seluruh NTT, terhadap keinginan kader/pengurus DPP Partai Demokrat untuk menggelar KLB.

Menurut dia, sikap bersama seluruh jajaran partai itu perlu diambil dalam forum rapimda, dengan merujuk pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Forum rapimda ini, selain menyikapi situasi terkini yang terjadi di tubuh DPP Partai Demokrat, juga untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu legislatif 2019 dan persiapan Pilkada 2020.

Dia mengatakan, rapat pimpinan daerah Partai Demokrat ini akan dilaksanakan di Kupang.

Peserta rapimda adalah DPD dan ketua-ketua DPC PD Se-NTT. "Semua Ketua DPC sudah konfirmasi akan hadir dalam rapim terersebut," katanya.

Sebelumnya, senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong DPP Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.

Politisi senior Demokrat yang tergabung dalam gerakan ini, antara lain Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.

Mereka mendesak DPP Partai Demokrat menggelar KLB, sebagai forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan pengurus baru karena dinilai perolehan suara Demokrat di Pemilu 2019 anjlok.

Perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2014 mencapai 10,9 persen lalu turun menjadi 7,7 persen di Pemilu 2019.

Baca juga: Demokrat NTT tolak usulan KLB