Trase Tol Padangpariaman-Pekanbaru Kembali Diubah

Padang (ANTARA) - Trase tol Padangpariaman - Pekanbaru di Sumatera Barat kembali diubah untuk meminimalkan jumlah pemukiman warga yang harus digusur karena proyek nasional itu.

"Ya betul, rencana trase tol itu dipindahkan karena terlalu banyak rumah penduduk yang harus dibongkar terkena pembebasan," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dihubungi dari Padang, Senin.

Trase yang baru sesuai kesepakatan dengan masyarakat, Pemkab Padangpariaman dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Pemprov Sumbar, dialihkan ke sebelah timur dari trase semula sehingga kawasan padat penduduk bisa dihindari.

Trase tersebut akan diusulkan ke Kementrian PU PR untuk disurvei. Jika memungkinkan secara teknis, trase itu yang akan digunakan.

Pembangunan tol yang merupakan sirip tol trans Sumatera itu telah bergulir sejak 2017 dan dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2018.

Namun, pembangunan yang dilaksanakan oleh kontraktor PT Hutama Karya itu masih terkendala persoalan pembebasan lahan.

Trase yang ditetapkan terakhir kali malah mendapat protes dari masyarakat Padangpariaman karena melewati kawasan padat penduduk sehingga banyak yang harus tergusur.

Padahal masyarakat menilai masih ada lahan yang relatif kosong di sebelah timur trase itu bisa digunakan tanpa banyak menggusur pemukiman warga.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengusulkan agar trase itu diubah kembali. Usul itu mendapatkan tanggapan positif dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.

Menteri yang juga urang sumando orang Minang itu usai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin, meminta pemerintah daerah untuk maju, menetapkan trase yang bisa disepakati semua pihak agar proyek itu bisa dilanjutkan secepatnya.

Tol Pekanbaru - Padangpariaman merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 58 Tahun 2017. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai pada 2025.

Tol itu dinilai memiliki nilai strategis karena akan mempercepat akses dua provinsi dari awalnya 8-12 jam tergantung kecepatan kendaraan dan kondisi kemacetan jalan menjadi hanya 4 jam bahkan kurang.*