Nusa Dua (ANTARA News) - Indonesia hari Senin menyerukan negara-negara di dunia untuk bersatu melawan tindak pidana korupsi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada pembukaan konferensi kedua negara peserta Konvensi Internasional Antikorupsi (UNCAC), yang dibacakan Menkopolhukan Widodo AS di Nusa Dua, Bali, Senin, mengingatkan bahwa korupsi tidak mengenal batas-batas negara. Para koruptor di sebuah negara bisa saja melarikan asetnya atau bersembunyi di negara lain, sedangkan kesulitan untuk melacak aset atau koruptor yang melarikan diri sering terganjal oleh perbedaan sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. "Karena korupsi tidak mengenal perbedaan negara, sedangkan sistem hukum yang dianut oleh suatu negara berbeda dengan negara lain, maka kerjasama antarnegara penting untuk pemberantasan korupsi dan pelacakan aset," kata Presiden dikutip Widodo. Namun, sambungnya, perbedaan sistem hukum itu seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang tidak berarti dibanding dampak merusak dari korupsi. Untuk itu, forum internasional UNCAC yang diikuti oleh 118 negara diharapkan dapat mengatasi kendala perbedaan sistem hukum di antara negara peserta dan meningkatkan kerjasama bantuan teknis di antara negara-negara anggota. Di hadapan negara peserta UNCAC, Widodo yang mengutip pidato presiden mengatakan korupsi memang telah menjadi kanker di hampir semua bidang. Indonesia terus mengadakan perbaikan dan memperoleh kemajuan dalam upaya pemberantas korupsi, sambungnya. Presiden dalam pidatonya juga menyebutkan bahwa sejak awal jabatannya, ia telah meminta kontrak politik dari para bawahannya untuk menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Sementara itu, Direktur Eksekutif United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Antonio Maria Costa, meminta setiap negara peserta UNCAC untuk melakukan penilaian sendiri tentang evaluasi penerapan UNCAC di negara masing-masing. Dari evaluasi itu, setiap negara juga diharapkan menganalisa bantuan teknis yang dibutuhkan agar dapat sepenuhnya menerapkan UNCAC dalam sistem hukum negara masing-masing. Antonio Costa juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat sipil dan media dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat sipil diminta untuk mendukung perubahan dalam sistem di negara masing-masing menuju pemerintahan yang lebih berintegritas.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
