Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Sugeng Sarjadi Syndicate, Dr Sukardi Rinakit, di Jakarta, Senin, berpendapat usulan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengenai penghapusan Pilkada langsung, akan memundurkan konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung. "Usulan Pak Hasyim Muzadi bahwa sebaiknya eksekutif lokal dipilih hanya oleh DPRD, tidak usah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, memang efisien jika dilihat dari sisi biaya," katanya kepada ANTARA. Tetapi, jika dimaksudkan untuk menghindari konflik, masih bisa dipertanyakan efektivitasnya. "Sebab, dari sekitar 340 Pilkada, mungkin hanya sekitar satu persen yang dilanda konflik (keras). Jadi, relatif kecil presentase fenomena konfliknya," katanya. Selain itu, menurut Sukardi Rinakit, pemilihan eksekutif oleh anggota DPRD juga mengandung keraguan. "Pertama, biaya Pilkada langsung belum tentu lebih mahal dibandingkan dengan Pilkada oleh parlemen lokal, karena ini merupakan daerah yang sepenuhnya abu-abu," ungkapnya. Kedua, kata Sukardi Rinakit, tindakan itu membuat parlemen bersama partai politik menjadi semakin oligarki, karena mereka menjadi pintu pamungkas terpilihnya kandidat. "Dan ketiga, akuntabilitas publik lemah (tidak ada), karena publik tidak tahu platform politik kandidat," kata Sukardi Rinakit. (*)
Copyright © ANTARA 2008
