"Jadi sekarang ini, mohon maaf tidak perlu lagi ada 01 (nol satu), tidak perlu lagi ada 02 (nol dua), yang ada adalah kosong-kosong," kata Sekum Muhammadiyah Mu'ti berbincang dengan wartawan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin.
Menurut dia, rekonsiliasi merupakan proses penyelesaian secara damai dan akan lebih memberikan suasana yang kondusif. Tidak terlewat oleh proses itu, Mahkamah Konstitusi juga harus bekerja secara profesional dan terbuka sehingga hasil sidang sengketa Pilpres 2019 nanti dapat diterima setiap pihak.
Mu'ti mengatakan rekonsiliasi dua pihak harus dilakukan secepatnya apalagi saat ini adalah kesempatan bulan Syawal yang biasa menjadi momentum masyarakat Indonesia untuk saling maaf-memaafkan.
"Ya kami mendukung, bahkan kami menyampaikan permohonan kepada beliau agar pertemuan bisa dilakukan dalam waktu sesingkat singkatnya pada kesempatan pertama," katanya.
Dia berharap silaturahim dua pihak itu menjadi awal yang baik untuk berdamai menatap kebangsaan ke depan menjadi lebih baik. Dengan rekonsiliasi pihak yang berselisih agar dapat memulai semangat baru untuk kekuatan bangsa meski beda pilihan partai untuk dapat memajukan Indonesia sebagai rumah bersama.
"Ini momentum penting di bulan Syawal, momentum penting untuk seluruh masyarakat, juga saling bersilaturahim dan saya kira masyarakat sangat menunggu silaturahim Pak Prabowo dengan Pak Jokowi beserta tim inti pendukungnya," kata dia.
Baca juga: Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi dibutuhkan untuk dinginkan suasana
Baca juga: Sultan berharap rekonsiliasi Jokowi-Prabowo terwujud
Baca juga: Jokowi: Rekonsiliasi politik dengan Prabowo bisa di Keraton Yogyakarta
Baca juga: KSP apresiasi imbauan rekonsiliasi politik Jokowi dengan Prabowo
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
