Kediri (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Kediri, Jawa Timur, mengajak masyarakat untuk menolak berbagai macam kerusuhan serta hoaks, sebagai bagian menjaga kerukunan, keamanan serta ketertiban dengan NKRI.
"Kami deklarasi menolak kerusuhan. Tadi juga disampaikan oleh Ketua PN, jadi kami menyatakan sikap bahwa warga Kediri menolak dan antikerusuhan, kami cinta damai," kata Kepala Polresta Kediri, AKBP Anthon Haryadi, di Kediri, Minggu.
Pembacaan deklarasi itu dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara 2019. Selain pembacaan deklarasi, juga dilakukan kegiatan bersama yakni jalan sehat, senam bersama, serta mengadakan pasar murah.
Isi dari deklarasi itu antara lain warga mengutuk dan menolak segala bentuk kerusuhan, mendukung penegakan hukum oleh pemerintah, polri, dan TNI terhadap pelaku kerusuhan sampai tuntas, serta bersatu mewujudkan kerukunan, keamanan, ketertiban, NKRI harga mati.
Terkait dengan adanya imbas aksi massa di Jakarta, pascapenetapan hasil Pemilu 2019, Kapolresta mengatakan di Kediri relatif aman. Namun, polisi tetap sigap mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.
"Di Kediri tidak ada (aksi pascapilkada). Ini menyikapi aksi pada 22 Mei lalu, jadi massanya tersebar. Makanya kami menyatakan sikap bahwa warga kami menolak, dan tidak ada yang berangkat ke Jakarta," kata dia.
Sebelum deklarasi, jalan sehat dilakukan para peserta dengan menelusuri jalan-jalan protokol di Kota Kediri. Para peserta melalui sejumlah rute di jalan protokol termasuk di Jalan Doho yang digunakan sebagai acara Hari Tanpa Kendaraan Bermotor.
Para peserta juga sangat antusias ikut kegiatan tersebut. Terlebih lagi, setelah jalan sehat, juga dilakukan senam bersama di halaman Satlantas Polresta Kediri. Dan, setelahnya dilakukan deklarasi serta memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan.
Kapolresta juga meninjau lokasi pasar murah. Di tempat itu, berdiri sejumlah lapak baik dari polsek dan unsur lainnya. Mereka menjual berbagai macam bahan pokok dengan harga yang terjangkau di bawah harga pasar.
Sementara itu, demonstrasi menolak hasil Pemilu Presiden 2019 terjadi pada 21-22 Mei 2019 dan berbuntut kericuhan di beberapa titik di Ibu Kota, seperti depan Gedung Badan Pengawas Pemilu, Tanah Abang, dan Petamburan.
Menurut polisi, kerusuhan itu direncanakan dengan menunggangi unjuk rasa menolak hasil Pemilu Presiden 2019. Terdapat beberapa pihak yang ingin menciptakan martir agar memicu kemarahan rakyat terhadap aparat keamanan. Mereka ingin kerusuhan meluas.
Polisi telah menangkap sebanyak 447 terduga perusuh. Dalam perkembangannya, aparat masih membagi peran pelaku yang ditangkap ke dalam beberapa kategori.
Sementara itu, dari jumlah 447 orang terduga perusuh tersebut, 67 orang di antaranya merupakan anak di bawah umur, sehingga dalam proses penanganan kasusnya membutuhkan langkah-langkah khusus. Hingga kini, kasusnya masih ditangani aparat.
Baca juga: Forkopimda Kabupaten Madiun ajak masyarakat tolak kericuhan
Baca juga: Warga Sidoarjo antusias ikuti deklarasi tolak kerusuhan
Baca juga: Warga Pamekasan deklarasi tolak kerusuhan
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019