Jambi (ANTARA News) - Komisi IV DPR RI mendesak Departemen Kehutanan (Dephut) melakukan pendataan ulang atas fungsi kawasan hutan di Indonesia, terutama di Jambi yang sebagian besar kawasan hutan telah menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Hal itu harus dilakukan guna menghindari terjadi tumpang tindih kawasan hutan yang telah berubah fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang dikembangkan pengusaha dan masyarakat, kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Syarfi Hutauruk di Jambi, Sabtu. Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja ke Jambi juga sekaligus untuk mengetahui persoalan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT Wira Karya Sakti (WKS) di Jambi. Konflik lahan antara warga dan perusahaan tersebut terjadi di Kec. Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan puncaknya pada 28 Desember 2008 terjadi pembakaran peralatan alat berat perusahaan tersebut oleh warga Desa di Kabupaten Tebo. Konflik seperti itu tidak boleh dibiarkan terulang kembali sebab bisa terus memicu ke daerah lain. Dephut harus bekerja keras dan turun ke lapangan sehingga mengetahui persoalan di masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal sekitar hutan dan sekitar perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri. Menyinggung masalah konflik lahan masyarakat Tebo dengan PT WKS, Komisi IV DPR RI akan membicarakannya dengan Menteri Kehutanan sehingga ada solusi. Investor di Indonesia juga harus berkembang, namun harus bekerjasama dengan masyarakat atau petani sehingga terjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008