Majelis Partai Daerah Partai Demokrat Kalsel nilai KLB tidak relevan

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Majelis Partai Daerah (MPD) Partai Demokrat Kalimantan Selatan H Fikri berpendapat, tidak relevan kalau partai politiknya menggelar Kongres Luar Bisa (KLB) saat ini.

"Karena KLB bisa digelar jika kondisi partai tidak normal," ujar mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Sabtu.

Sedangkan sekarang kondisi partai politik (parpol) besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keadaan normal, lanjutnya menjawab Antara Kalsel lewat WhatsApp.

"Mekanisme partai sampai sekarang berjalan normal," tegas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel yang juga Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut.

Menurut dia, alasannya perolehan suara yang turun dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 sehingga perlu KLB, tidak realistis.

"Selain itu, saya pikir, sangat tidak tepat kalau melaksanakan KLB tahun ini," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin.

"Apalagi melihat kondisi Ketua Umum kita, kini masih dalam suasana berduka. Oleh karenanya sangat tidak etis menggelar KLB," demikian Fikri.

Sebelumnya Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) menggaungkan wacana KLB parpol tersebut karena partai pimpinan SBY itu hanya meraih sekitar tujuh persen suara dari hasil Pemilu 2019.

Selain itu, GMPPD meminta Partai Demokrat agar tetap berada di koalisi Prabowo-Sandi atau Capres dan Cawapres nomor urut 02 (kosong dua).

Sebagai gambaran atau ilustrasi, Partai Demokrat di Kalsel pada Pemilu 2009 berhasil meraih sembilan dari 55 keanggotaan DPRD provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu, dan berhak menduduki unsur pimpinan (wakil ketua).

Kemudian pada Pemilu 2014 perolehan Partai Demokrat hanya empat kursi/orang, dan masih bisa membentuk satu fraksi berdiri sendiri.

Sementara hasil Pemilu 2019, perolehan Partai Demokrat pada DPRD Kalsel yang terdiri dari tujuh daerah pemilihan, tinggal tiga kursi/orang, dan harus masuk fraksi gabungan.