Jakarta (ANTARA News) - Salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Ichsan M Loulembah, di Jakarta, Jumat, menyatakan, menghangatnya kembali dikotomi sipil-militer, tua versus muda, tak perlu ditanggapi serius oleh pemerintah, karena itu semua isu pinggiran. "Tanggapan saya yang pertama, pemerintah tidak perlu menanggapi semua isu dan perdebatan tentang itu di masyarakat. Apalagi menyetopnya. Karena, pemerintah punya tugas utama terkait dengan pelayanan publik yang masih jauh kualitasnya," tegasnya. Ia mengatakan itu kepada ANTARA News, menanggapi pernyataan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Taufiq Effendi, yang mengharapkan kepada masyarakat agar jangan lagi ada dikotomi dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti munculnya istilah golongan militer, sipil, atau tua, dan muda. Taufiq Effendi menyatakan itu, antara lain untuk menanggapi berbagai opini publik tentang pengangkatan seorang berlatar belakang militer oleh pemerintah pusat sebagai pejabat sementara (caretaker) Gubernur Sulawesi Selatan. Bagi Ichsan Loulembah, pemerintah mestinya fokus saja pada pekerjaannya, tak perlu terlalu memusingkan berbagai opini atau isu pinggiran semacam itu. "Ini hal kedua yang dapat saya sampaikan mengenai dikotomi tua versus muda, atau sipil-militer ini, dan berbagai bentuk pembelahan dikotomi lainnya, bahwa, ini bukanlah isu utama atau sentral yang harus dipecahkan pemerintah sekarang ini," kata Senator DPD RI dari daerah Sulawesi Tengah ini. Ichsan Loulembah meyakinkan, soal-soal di seputar dikotomis, hanyalah isu pinggiran yang tidak perlu ditanggapi berlebihan, hanya buang-buang waktu. "Hal yang ketiga sebagai tanggapan saya, segenap pertanyaan di publik tentang berbagai bentuk berhadap-hadapan (dikotomi) seperti itu, akan lenyap perlahan saat pemimpin tersebut menunjukkan kinerja, bermanfaat dan inspiratif, sebagaimana mulai ditunjukkan Pejabat Gubernur Sulawesi Sekarang, Mayjen TNI Tanribali Lamo," kata Ichsan Loulembah lagi.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
