Jakarta (ANTARA News) - Peneliti dan pengamat politik LIPI, Dr Hermawan Sulistio, di Jakarta, Jumat, menyatakan, dikotomi sipil-militer merupakan norma pemerintahan yang berlaku universal. "Soal ini (dikotomi sipil-militer), begitu juga dengan tua versus muda, itu berlaku universal, jadi sah-sah saja dikotomi itu," ujarnya. Ia mengatakan itu kepada ANTARA News menanggapi pernyataan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Taufiq Effendi, yang mengharapkan kepada masyarakat agar jangan lagi ada dikotomi dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti munculnya istilah golongan militer, sipil, atau tua, dan muda. "Kita berharap jangan ada lagi lah istilah golongan militer, sipil, atau tua, dan muda, karena hanya akan menambah masalah dan tidak membuat kondisi semakin stabil," kata Taufiq Effendi. Sementara itu, Hermawan Sulistio yang akrab dipanggil `Mr QQ` menganggap, dikotomi sipil-militer, tua versus muda, tidak merupakan masalah. "Seperti halnya dengan istilah gerontokrasi (pemerintahan yang dipimpin orang-orang tua seperti di India), itu tak masalah. Sah-sah saja itu," tegasnya. Bahkan, menurut Mr QQ, dikotomi itu harus, mengingat norma militer memiliki hak untuk menggunakan kekerasan, dan karenanya harus tunduk pada otoritas sipil. "Itu latar belakang protes terhadap masalah di Sulawesi Selatan (pengangkatan Pejabat Sementara Gubernur berlatar belakang militer). Karena, pemerintah pusat menggunakan `soft power` (ada unsur ancaman secara terselubung) dalam kasus tersebut," kata Mr QQ.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008