Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI berpendapat, jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) lembaga parlemen (MPR,DPR dan DPD) di masa mendatang perlu digabung untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kesekjenan.Sementara itu, untuk menetapkan pejabatnya perlu dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test), demikian pendapat FKB DPR RI yang disampaikan Ketua FKB DPR, Effendy Choirie, Helmy Faisal, Ida Fauziah dan Masduki Baidlowi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis, terkait pembahasan revisi terhadap UU No.22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR, MPR, DPD dan DPRD. Ida Fauziah mengemukakan, fungsi Setjen MPR seiring dengan berkurangnya peran MPR perlu digabung ke DPR. Begitu juga Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pasca Pemilu 2009 perlu digabung menjadi satu kesekjenan dengan Setjen DPR. "Fit an proper test diperlukan untuk menjaga kualitas kerja Setjen," katanya yang mengemukakan, dengan mekanisme itu, maka seleksi akan lebih terbuka apalagi bila membuka peluang kepada siapapun yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri, baik pejabat karir maupun dari pejabat dari luar parlemen. Yang terpenting dari program kerja Setjen DPR RI di masa mendatang adalah menjaga citra lembaga parlemen dengan program kerja yang tidak terlalu terkesan berorentasi pada proyek. Selama ini, muncul kesan bahwa program kerja Setjen DPR identik dengan proyek yang memperburuk citra DPR. Sementara itu, Pjs Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengemukakan, wisata akhir tahun rombongan pejabat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI ke Thailand pada 22-26 Desember 2007 tidak menggunakan biaya dan fasilitas negara. Wista akhir tahun selama empat hari itu diikuti 20 pejabat struktural di Setjen DPR. "Itu murni wisata keluarga dan tidak menggunakan biaya maupun fasilitas DPR. Kami menggunakan paspor hijau sehingga tidak merepotkan Kedubes RI," katanya. Biaya yang digunakan pejabat struktural di Setjen DPR tersebut, menurut Nining, bersumber dari honor selama setahun. Honor itu dikumpulkan selama satu tahun di setiap komisi. Untuk setiap pejabat yang berangkat memerlukan sekitar 400-500 dolar AS. "Kami banyak mendapatkan `discount` (potongan) akhir tahun, baik tiket maupun biaya akomodasi karena rombongan. Kalau bersama-sama `kan lebih murah," katanya yang mengatakan, jumlah pejabat struktural yang berangkat 20 orang, namun rombongan mencapai 60-an orang karena ada yang membawa anak atau istri atas biaya sendiri.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
