Sydney (ANTARA News) - Duta Besar RI untuk Australia, TM Hamzah Thayeb, mengharapkan hubungan kedua negara di bawah pemerintahan Partai Buruh dapat lebih seimbang dan setara, serta kerjasama konkret di berbagai bidang yang telah disepakati dalam program kemitraan maupun Perjanjian Lombok dapat diwujudkan. "Sebenarnya kerjasama konkret kedua negara sudah ada, seperti dalam kontra terorisme dan keimigrasian. Tapi kita menginginkan landasan yang lebih baik dengan terlaksananya bidang-bidang kerjasama yang telah disepakati dalam kemitraan maupun Perjanjian Lombok (Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia)," katanya. Ditemui ANTARA di sela kegiatan kunjungannya di Sydney, Kamis, Dubes Thayeb yang juga merupakan Dubes untuk Vanuatu mengatakan akan sangat baik jika kedua pemerintah bisa mewujudkan kerjasama dari setiap bidang yang disepakati untuk kemanfaatan bersama kedua bangsa. Di bidang pendidikan, pengembangan program pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan di Australia sangat penting bagi penguatan dan pendewasaan hubungan bilateral kedua negara dalam jangka panjang, dan tampaknya pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd mendukung penguatan pengajaran bahasa Asia, termasuk bahasa Indonesia. "Sesuai dengan pilar ketiganya (dalam hubungan luar negeri Australia-red.), pemerintahan Kevin Rudd tampaknya berminat untuk meningkatkan kembali pengajaran bahasa-bahasa Asia," katanya. Dalam hal ini, kata Dubes Thayeb, pihaknya akan terus mendorong pengiriman guru bahasa Indonesia ke Australia serta mendorong terjadinya interaksi yang kuat di tingkat masyarakat kedua negara, mengingat bagaimanapun Indonesia adalah tetangga terdekat Australia dan pentingnya bahasa Indonesia tidak bisa diabaikan dalam memperkuat hubungan tersebut. Ia pun menyambut ide pembentukan Balai Bahasa Indonesia di Perth, Australia Barat, karena kehadirannya kelak akan semakin mendorong interaksi di tingkat masyarakat kedua negara, katanya. Mengenai masih diberlakukannya status "travel advisory" (peringatan perjalanan) kepada Indonesia, ia mengemukakan "travel advisory" itu diharapkan ditinjau kembali, karena selama ini "agak menghambat" warga Australia yang ingin belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Padahal kehadiran langsung mereka di Indonesia dapat membantu mereka bisa memahami secara baik kondisi dan cara berfikir orang-orang Indonesia. Pihaknya memahami kewajiban pemerintah Australia untuk melindungi warganya namun diperlukan juga keseimbangan antara kepentingan "memberi keamanan" kepada warga negara dengan tuntutan kerja sama bersama Indonesia, katanya. Menjawab pertanyaan tentang peluang warga Indonesia untuk ikut mengisi peluang kerja di Australia, Dubes Thayeb menjelaskan pihaknya berupaya mencari peluang-peluang kerja itu. Di Australia Barat misalnya, sektor pertambangan di negara bagian itu memerlukan 15 ribu tenaga kerja terampil. "Kita memang melihat peluang itu, dan kalau orang-orang kita bisa memenuhi kebutuhan sektor pertambangan di Australia Barat itu tentu bagus sekali," katanya. Hanya saja, pihaknya masih harus melihat dan memperjelas ketentuan yang berlaku seperti persyaratan kemampuan bahasa Inggris (IELTS) bagi para calon tenaga kerja asing. Namun, bidang pekerjaan tertentu seperti tenaga las, bisa dimasuki karena tuntutan skor IELTS-nya tidak begitu tinggi, katanya. Di bidang kesehatan, sejumlah perawat Indonesia telah pun berhasil bekerja di beberapa rumah sakit di Australia. Peluang kerja lain juga terbuka, seperti bidang perhotelan, namun dibutuhkan sertifikasi yang diakui di Australia, katanya menambahkan. (*)
Copyright © ANTARA 2008
