Jenewa (ANTARA) - Dunia akan memasuki krisis besar dan berada di ambang perang, kata Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidato pada Selasa (11/6), dan menyerukan upaya global guna menangani bahaya ketidak-sertaan, teknologi tanpa pemeriksaan dan perubahan iklim.
Di dalam pidato untuk memperingati 100 tahun Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Jenewa, Macron menyerukan perlindungan sosial universal dan ganti-rugi buat orang yang kehidupan mereka terancam oleh teknologi dan perubahan lingkungan hidup.
"Saya kira kekacauan terjadi di sini. Dan saya kira tanggung jawab generasi kita lah untuk tidak menunggu perang baru tapi pandanglah dunia sebagaimana adanya," kata Macron, sebagaimana dilaporkan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.
"Saya percaya hari ini kita berada di ambang, jika kita tidak peduli, masa perang. Dan perang itu ada di dalam demokrasi kita --itu adalah krisis besar yang akan kita lalui. Kita bisa memilih untuk menjadi orang yang jalan sambil tidur. Tapi jika kita menginginkan kemajuan sejati, kita perlu membuat komitmen yang serius," katanya.
Meningkatkan ketidaksetaraan berarti memberi makan "otoriterisme", katanya. Pemberi suara "mengatakan demokrasi tidak melindungi kita dari ketidaksetaraan akibat kabitalisme jadi gila, jadi mari lah kita tutup perbatasan kita, bangun tembok dan keluar dari multilateralisme," kata Maceon, dalam kecaman nyata kepada Presiden AS Donald Trump.
Macron berbicara selama 44 menit, jauh lebih lama daripada pemimpin lain yang berpidato pada acara tersebut, termasuk perdana Menteri Rusia Dimitry Medvedev dan Kanselir Jerman Angela Merkel.
Presiden sentris yang berusia 41 tahun itu telah menempatkan dirinya sebagai pemimpin gerakan liberal yang menanggulangi kenaikan kubu sayap kanan-jauh di Eropa. Citranya di dalam negeri telah rusak oleh berbulan-bulan protes "rompi kuning" untuk menentang pembaruan ekonomi, termasuk pajak bahan bakar.
Baca juga: ILO: Tempat kerja kunci pencegahan penyebarluasan wabah
Baca juga: Mayoritas warga Prancis "tidak senang" dengan pemerintahan Macron
Sumber: Reuters
Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019