Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, mengeluhkan minimnya anggaran bagi TNI dan Departemen Pertahanan (Dephan) yang mendapat dana Rp36 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008, yang dirasakan sangat kurang dari kebutuhan yang mencapai Rp100 triliun. "Kita menghitung dengan cermat, Panglima dan tiap Kepala Staf menghitung dengan sangat cermat karena anggaran ini sangat minim. Hanya 30 persen dari minimum yang kita perlukan. Sebenarnya, kita perlu Rp100 triliun atau 11 miliar dolar AS setahun untuk negara seluas dan sebesar ini," kata Menhan usai bersama Panglima TNI dan para kepala staf angkatan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu. Ia membandingkan anggaran bagi tentara Singapura yang saat ini sudah mencapai 4,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), sementara TNI hanya mendapat sekitar 3,6 miliar dolar AS. "Jadi, teman-teman di Mabes TNI dan tiap angkatan, serta tiap satuan, betul-betul menjalankan fungsi yang sangat vital, yaitu menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dengan anggaran yang sangat minimum," katanya. Ia mengemukakan bahwa anggaran tahun ini sebenarnya sudah mengalami kenaikan sekitar 12 persen dibanding tahun lalu, namun kenaikannya lebih banyak dialokasikan untuk gaji dan uang lauk pauk prajurit. Dikatakan Menhan, dalam pertemuannya Presiden Yudhoyono menegaskan, perlunya dana minimum untuk pertahanan ketiga matra, yaitu darat, laut, dan udara, sehingga kehadiran Angakatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), betul-betul sesuai dengan masalah pemulihan ekonomi secara berlanjut. "Kata kuncinya yang dipesan Presiden adalah optimalisasi anggaran pertahanan dalam keprihatinan dalam menghadapi krisis ekonomi global yang sedang kita hadapi sekarang yang berdampak pada APBN," katanya. Ditambahkan Menhan, dengan minimnya dana TNI, maka negara telah kehilangan sekitar 15 miliar dolar AS dari kegiatan ilegal, termasuk penyelundupan, pembalakan kayu liar dan penangkapan ikan secara liar. "Itu juga karena semata-mata aparat kita baik TNI/Polri tidak cukup punya personel, peralatan untuk mengamankan wilayah ini secara tuntas. Karena itu dengan anggaran minimum itu, bagus sekali kita tekan sedikit penyelundupan dalam beberapa bulan terakhir," katanya. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008